AINARO, 13 Oktober 2025 (TATOLI) — Empat kotamadya Ainaro, Aileu, Manufahi dan Covalima tetap optimis untuk menyongsong persiapan dalam menjadi Dewan Kotamadya pada tahun 2026 meskipun menghadapi berbagai tantangan.
Hal ini disampaikkan dalam Wawancara Eksklusif dengan TATOLI dalam program Hakbesik di Pouzada Maubisse, Kotamadya Ainaro, Senin ini dengan dihadiri juga oleh Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial, Expedito Dias Ximenes.
Ketua Otoritas Kotamadya (PAM) Aileu, João Bosco dos Santos, menyatakan bahwa pihaknya sangat optimistis mempersiapkan segala kondisi untuk menyongsong pembentukan Dewan Kotamadya pada tahun 2026, meski menghadapi keterbatasan dalam hal kompetensi dan anggaran.
“Kami optimis untuk mengelola kotamadya kami sendiri, meski kompetensi ini belum sepenuhnya tersedia karena banyak Kementerian belum memberikan delegasi wilayah. Maka dari itu, Otoritas Koatadmay belum memiliki kompetensi penuh untuk mengatur semuanya,” ujarnya kepada TATOLI.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi minimal dari Kementerian Administrasi Negara, Aileu telah masuk kategori C dan terus mempersiapkan diri hingga 20 Mei 2026, sebagai kotamadya pertama yang akan memenuhi kriteria untuk mengambil alih Kekuasaan Lokal.
PAM Aileu menambahkan, kotamadya ini terus menyiapkan struktur internal, termasuk mendirikan 19 direktorat dan 26 departemen, serta menyiapkan anggaran alokasi sebesar $9 juta untuk tahun 2026.
Dalam bidang ekonomi, João Bosco menekankan potensi besar Aileu dalam sektor pertanian dan pariwisata lokal, seperti Jardim Nicolau Lobato, Lagoa Seloi, dan area panas di Faturilau. Dengan 75% populasi bekerja di sektor pertanian, pihak berwenang ingin membantu petani beralih dari teknik tradisional ke teknik modern, namun proses ini membutuhkan waktu dan dukungan dari penyuluh, petani, dan kementerian terkait.
Sementara itu, Sekretaris Otoritas Kotamadya Ainaro, Ruivo Barros Magno, menyatakan bahwa dalam tahap persiapan, otoritas telah menyiapkan kerangka hukum, matriks, dan strategi pengembangan lokal. Proses ini termasuk pengenalan sistem prosedur manajemen dan rehabilitasi gedung publik serta peningkatan kapasitas pegawai.
“Otoritas akan menerima evaluasi kondisi minimal sebelum mengambil alih kekuasaan lokal. Evaluasi ini menentukan apakah struktur administratif lokal siap atau tidak untuk implementasi desentralisasi, namun hingga saat ini kendala terbesar adalah kurangnya infrastruktur memadai,” tambahnya.
Di bidang ekonomi, prioritas Otoritas Ainaro adalah pertanian dan pariwisata. Pada 2024, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana besar untuk proyek irigasi dari Ainaro hingga Hato-udo, sementara hortikultura menjadi prioritas di Hatubuilico dan Maubisse. Kementerian Pertanian juga menyalurkan traktor untuk mendukung petani sesuai permintaan.
Dalam pariwisata, Otoritas menyiapkan manajemen pasar pariwisata untuk mengoptimalkan potensi lokasi seperti Ramelau, berbagai air terjun, serta pembangunan pousada di Maubisse dan Hatubuilico.
Dilain pihak, Ketua Otoritas Kotamadya Covalima, Miguel Armada Cardoso, menyatakan kotamadya yang dipimpinnya terus melakukan persiapan menyeluruh untuk menyongsong Desentralisasi Kekuasaan Lokal yang akan diberikan Pemerintah Pusat.
“Sampai saat ini kami melakukan persiapan maksimal, termasuk menyiapkan infrastruktur dasar yang sudah ada, termasuk jalan lokal dan gedung publik lainnya. Selain itu, sumber daya manusia juga perlu diperkuat. Kami butuh pelatihan tambahan di bidang administrasi dan keuangan, serta pelatihan bagi pejabat untuk manajemen layanan publik yang baik,” tambahnya.
Meski anggaran terbatas, Covalima mencari alternatif untuk mendukung aktivitas munisipalitas. Ia juga menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan lokal dan memastikan desentralisasi dapat berjalan tanpa kendala.
Selain itu Ketua Otoritas Kotamadya Manufahi, Luis Marçal da Costa, menekankan kesiapan dan perspektif Manufahi dalam menyongsong Desentralisasi Kekuasaan Lokal, tanpa menyinggung isu politik dan tetap menjaga stabilitas.
“Prioritas kami adalah menciptakan stabilitas agar semua pihak bisa memberikan kontribusi saat Desentralisasi diterapkan. Kami bekerja sama dengan semua entitas, partai politik, organisasi pemuda, LSM, dan mahasiswa untuk membangun visi bersama pengembangan masa depan kotamadya,” ucapnya.
PAM Manufahi menekankan bahwa Desentralisasi merupakan kebijakan Pemerintah Pusat dan munisipalitas harus siap menerima.
“Kami menyiapkan masyarakat agar bisa menerima desentralisasi dan membangun masa depan bersama dengan pelayanan yang baik,” tegasnya.
Namun, pembangunan infrastruktur, gedung, jalan, jembatan, irigasi, dan Dewan Kota masih menjadi kendala karena sebagian kompetensi tetap terpusat di Pemerintah Pusat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
