DILI, 22 Mei 2026 (TATOLI) — Organisasi masyarakat sipil La’o Hamutuk menilai usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menunjukkan masih tingginya kerentanan struktural Timor-Leste terhadap ketergantungan impor bahan bakar dan pangan.
Dalam dokumen submisi kepada Parlemen Nasional yang diakses Tatoli, terkait Usulan Perubahan APBN 2026, La’o Hamutuk menyatakan pemerintah memang perlu mengambil langkah darurat untuk menjaga keamanan energi, stabilitas sosial ekonomi, serta pasokan pangan di tengah ketidakpastian geopolitik global dan kenaikan harga bahan bakar internasional. Namun, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan lemahnya ketahanan ekonomi nasional.
“La’o Hamutuk” menyoroti alokasi sekitar US$174 juta untuk Cadangan Strategis Nasional Bahan Bakar dan sekitar US$42 juta untuk subsidi bahan bakar sebagai bukti besarnya ketergantungan Timor-Leste terhadap solar impor. Selain itu, penguatan stok beras nasional juga menunjukkan ketergantungan negara terhadap pangan impor.
Organisasi tersebut juga meminta Parlemen Nasional memastikan transparansi penuh terkait keterlibatan perusahaan ETO dalam implementasi Cadangan Strategis Nasional Bahan Bakar, termasuk dasar hukum, nilai kontrak, serta mekanisme audit guna melindungi kepentingan publik dan tata kelola yang baik.
Menurut La’o Hamutuk, kedaulatan nasional tidak hanya diukur dari aspek politik, tetapi juga dari kemampuan negara memproduksi pangan sendiri, menyediakan energi berkelanjutan, mengendalikan biaya hidup masyarakat, serta membangun ekonomi produktif yang tahan terhadap guncangan eksternal.
Dalam sektor energi, La’o Hamutuk mengakui cadangan bahan bakar strategis dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mencegah gangguan listrik dan layanan dasar. Namun, organisasi itu menilai pemerintah perlu segera mempersiapkan transisi energi menuju energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, energi laut, mini-grid pedesaan, dan penyimpanan baterai agar Timor-Leste tidak terus rentan terhadap krisis minyak global.
Di sektor pangan, La’o Hamutuk menegaskan bahwa penambahan stok beras tidak dapat disamakan dengan kedaulatan pangan. Organisasi itu mendorong penguatan produksi lokal melalui irigasi, bantuan teknis pertanian, agroekologi, perikanan berkelanjutan, serta pengembangan agroindustri pedesaan.
La’o Hamutuk juga memperingatkan risiko meningkatnya biaya hidup masyarakat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar dan biaya distribusi internasional. Organisasi tersebut meminta subsidi bahan bakar diarahkan secara tepat sasaran kepada transportasi publik, ambulans, petani, nelayan, produksi pangan, dan keluarga rentan.
Selain itu, La’o Hamutuk mengingatkan bahwa meskipun pemerintah menyebut perubahan APBN tidak menambah penarikan dari Dana Perminyakan dibanding APBN awal 2026, masalah struktural fiskal tetap menjadi perhatian serius karena belanja negara masih jauh melampaui pendapatan domestik dan Estimasi Pendapatan Berkelanjutan dari Dana Perminyakan.
Organisasi tersebut juga meminta Parlemen Nasional mengevaluasi atau menunda proyek-proyek yang dianggap tidak mendesak seperti proyek Tasi Mane dan bandara, serta mengalihkan prioritas anggaran ke sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pertanian, irigasi, energi terbarukan, dan perlindungan sosial.
Dalam rekomendasinya, La’o Hamutuk mendesak Parlemen Nasional menggelar audiensi publik teknis sebelum persetujuan akhir APBN Perubahan 2026, memastikan transparansi penuh terhadap pengadaan bahan bakar, memperkuat produksi lokal, menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda, serta menyiapkan strategi fiskal jangka panjang sebelum Dana Perminyakan habis.
Sebelumnya pada 15 Mei 2026, Pemerintah Timor-Leste mengajukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ke Parlemen Nasional sebagai langkah menghadapi tekanan ekonomi global, terutama dampak kenaikan harga bahan bakar internasional dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional.
Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão, menyerahkan langsung proposal perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 8/2025 tentang APBN 2026 kepada Ketua Parlemen Nasional, Fernanda Lay. Penyerahan dokumen tersebut turut disaksikan Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, Wakil Menteri Keuangan, Regina de Jesus, dan Wakil Menteri Urusan Parlemen, Adérito Hugo da Costa.
Pemerintah menjelaskan bahwa revisi APBN dilakukan untuk merespons dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga bahan bakar dunia, sekaligus mendukung pembiayaan pelaksanaan Keketuan Sementara Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) yang saat ini dipegang Timor-Leste.
Selain itu, perubahan anggaran juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan terkait Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA).
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
