DILI, 22 April 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Dewan Menteri menyetujui rancangan Undang-Undang yang menetapkan tarif baru atas berbagai layanan Administrasi Publik yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan pengemudinya.
Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan oleh Menteri Transportasi dan Komunikasi, Miguel Marques Gonçalves Manetelu, dengan tujuan memperjelas struktur biaya layanan di sektor transportasi jalan raya serta memastikan kesesuaian antara layanan yang diberikan dan biaya yang dikenakan.
Melalui dekrit ini, pemerintah mendefinisikan dan mengklarifikasi rezim pajak yang berlaku terhadap berbagai tindakan administratif, termasuk pendaftaran dan registrasi kendaraan, pemeriksaan teknis, penerbitan dokumen kepemilikan dan perizinan, serta ujian dan dokumen yang berkaitan dengan mengemudi.
Selain itu, regulasi baru ini juga mengatur mekanisme pengumpulan pajak, termasuk identifikasi wajib pajak serta kemungkinan pelibatan pihak ketiga dalam proses penagihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan disetujuinya regulasi tersebut, rezim sebelumnya secara resmi dicabut. Pemerintah menetapkan bahwa dekrit ini akan mulai berlaku dalam waktu 30 hari setelah dipublikasikan.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik di sektor transportasi darat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengakses layanan terkait kendaraan bermotor dan pengemudi di Timor-Leste.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
