DILI, 17 April 2026 (TATOLI)– Pemerintah melalui Kementerian Transportasi dan Komunikasi Timor-Leste menyelenggarakan workshop konsultasi dan validasi penyusunan Timor-Leste Digital Transformation Strategy 2026–2036 pada 17 April 2026 di Kementerian Keuangan, Díli.
Menteri Transportasi dan Komunikasi, Miguel Marques Gonçalves Manetelu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan strategi ini telah melalui serangkaian diskusi dengan sektor swasta, operator telekomunikasi, serta kalangan akademisi guna memperkaya substansi dokumen.
Ia menegaskan bahwa seluruh institusi pemerintah memiliki tanggung jawab kolektif untuk memastikan strategi tersebut tidak hanya menjadi dokumen inspiratif, tetapi juga menjadi mandat yang kuat dan terarah dalam implementasi di seluruh pemerintahan.
“Strategi Transformasi Digital Timor-Leste 2026–2036 merupakan kelanjutan dan evolusi dari dokumen Timor Digital, yang mencerminkan prioritas nasional baru sekaligus memperkuat implementasi Rencana Pembangunan Strategis 2011–2030 serta program pemerintah,” ujarnya.
Menurut Menteri Miguel, strategi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas negara, memperluas layanan pemerintahan elektronik (e-government), serta mengembangkan sumber daya manusia digital yang berkualitas dan kompetitif.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sementara TIC TIMOR, Justo Fernandes menekankan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong agenda transformasi digital nasional.
“Proses konsultasi sebelumnya telah melibatkan operator telekomunikasi, penyedia layanan internet (ISP), perusahaan teknologi, masyarakat sipil, akademisi, dan universitas, untuk membahas secara mendalam 10 pilar utama transformasi digital sebagai prioritas nasional,” jelasnya.
Disebutkan bahwa sepuluh pilar tersebut meliputi :
- Tata kelola digital dan layanan public
- Ekonomi digital dan pertumbuhan inklusif
- Pendidikan, keterampilan dan literasi digital
- Kesehatan digital dan layanan sosial
- Pertanian cerdas dan konektivitas pedesaan
- Infrastruktur ICT dan konektivitas
- Keamanan siber, privasi dan kepercayaan digital
- Inovasi dan penelitian
- Transformasi digital hijau dan berkelanjutan
- Kebijakan dan regulasi kecerdasan buatan (AI)
Justo Fernandes menambahkan bahwa pilar-pilar tersebut diperkuat oleh lima fondasi utama, yaitu, Pembiayaan, kerangka hukum dan regulasi, kemitraan dan ekosistem, sumber daya manusia, serta kapasitas institusional, yang berlandaskan prinsip keselarasan regional, keberlanjutan, interoperabilitas, keamanan, transparansi, dan inklusivitas.
Ia juga menjelaskan bahwa workshop hari itu difokuskan pada sektor publik, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara, untuk mengumpulkan ide, masukan, dan perspektif yang akan memperkaya strategi transformasi digital untuk periode 10 tahun ke depan.
“Strategi ini bukan milik satu kementerian saja, tetapi menjadi pedoman nasional dalam mendorong transformasi digital di Timor-Leste,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dokumen strategi tersebut disusun oleh kelompok kerja yang dipimpin oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi, dengan supervisi langsung Menteri, serta melibatkan berbagai institusi seperti ANC, TIC TIMOR, DNIC, dan didukung oleh para penasihat teknis.
Workshop ini memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain meninjau dan memvalidasi prioritas strategis yang telah disusun, mengumpulkan masukan terhadap inisiatif yang diusulkan, menilai realisme implementasi rencana, serta mengidentifikasi kesenjangan, tumpang tindih, dan area yang perlu disesuaikan.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyempurnakan konten strategi agar menjadi panduan yang lebih komprehensif, tidak hanya bagi sektor publik, tetapi juga sektor swasta dan mitra pembangunan.
Direktur TIC Timor itu pun menegaskan bahwa hasil diskusi kelompok tematik berdasarkan 10 pilar tersebut akan dikonsolidasikan untuk menghasilkan strategi yang realistis, implementatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa workshop ini tidak hanya sekadar validasi dokumen, tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengurangi fragmentasi dan memastikan implementasi strategi berjalan sukses.
“Diharapkan hasil workshop ini dapat mencerminkan aspirasi seluruh pemangku kepentingan, baik sektor publik, swasta maupun masyarakat sipil, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik digital yang lebih efisien, inklusif, dan responsif,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial, Expedito Dias Ximenes, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah dalam menyusun strategi tersebut, yang dinilainya sebagai kunci dalam memperkuat kedaulatan digital dan inklusi sosial di Timor-Leste.
Ia menekankan tiga poin strategis yang perlu diintegrasikan dalam dokumen tersebut.
Pertama, perlunya pergeseran fokus dari sekadar pembangunan infrastruktur menuju pengembangan konten digital yang inklusif, termasuk penggunaan bahasa lokal seperti Tetun agar informasi negara dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
Kedua, pentingnya penguatan literasi digital dan keamanan informasi, mengingat tantangan dunia digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, seperti penyebaran disinformasi, hoaks, dan kejahatan siber.
Ketiga, perlunya sinergi dalam mempersiapkan Timor-Leste menuju kepemimpinan ASEAN pada 2029, termasuk penguatan mekanisme pemantauan indikator kinerja utama (KPI) terkait akses universal terhadap informasi.
“Transformasi digital harus inklusif, koheren, dan aman, serta tidak meninggalkan satu pun warga dalam akses terhadap layanan digital,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar penyempurnaan Strategi Transformasi Digital Timor-Leste 2026–2036, guna mendukung pembangunan layanan publik digital yang lebih efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
