DILI, 06 Februari 2026 (TATOLI) — Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menegaskan komitmennya untuk mendukung ketahanan pangan dan transformasi sistem pangan Timor-Leste melalui peluncuran Country Programming Framework (CPF) FAO periode 2026–2030.
Penegasan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Host Country Agreement (HCA) antara Pemerintah Timor-Leste dan FAO yang berlangsung di aula Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama, Dili, Kamis ini.
Penandatanganan HCA dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas, bersama Assistant Director-General FAO sekaligus Perwakilan Regional FAO untuk Asia dan Pasifik, Alue Dohong. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Negara Bidang Perikanan, Domingos da Costa, menerima dokumen peluncuran CPF 2026–2030 dari Perwakilan Nasional FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rajenda Aryal.
Menteri Luar Negeri Bendito Freitas mengatakan, penandatanganan HCA yang menetapkan keberadaan kantor FAO penuh di Timor-Leste merupakan tonggak politik dan strategis yang penting dalam kemitraan kedua pihak.
“Perjanjian ini tidak hanya memperdalam kerja sama teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama terhadap multilateralisme, kepemilikan nasional, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bendito.
Ia menegaskan, Pemerintah Timor-Leste menempatkan ketahanan pangan, ketahanan pedesaan, serta mata pencaharian berkelanjutan sebagai inti dari agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan visi nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Strategis 2011–2030, Program Pemerintah Konstitusional Kesembilan, serta Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Sebagai negara kepulauan kecil dan negara kurang berkembang, Menteri Bendito mengakui Timor-Leste menghadapi berbagai keterbatasan struktural, risiko perubahan iklim, serta ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjadikan sektor pertanian, perikanan, dan pembangunan pedesaan sebagai pilar utama diversifikasi ekonomi, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional.
Ia menambahkan, kehadiran kantor FAO penuh di Timor-Leste memiliki arti politik yang kuat karena memperkuat kapasitas negara dalam menjalin keterlibatan yang lebih terkoordinasi dengan komunitas internasional, menyelaraskan keahlian global dengan strategi nasional, serta memperkuat suara Timor-Leste di forum regional dan global.
Sementara itu, Assistant Director-General FAO sekaligus Perwakilan Regional FAO untuk Asia dan Pasifik, Alue Dohong menegaskan bahwa FAO siap bekerja erat dengan Pemerintah Timor-Leste untuk mendorong swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan dan gizi melalui pendekatan sistem pangan terpadu.
“FAO akan terus mendukung transformasi sistem pangan dan pertanian Timor-Leste melalui dukungan teknis, analisis investasi, perencanaan, serta mobilisasi sumber daya untuk program-program prioritas yang mendorong ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan,” katanya.
Menurut Alue, tantangan ketahanan pangan global masih menjadi isu utama, terutama di tengah krisis dan perubahan iklim. Oleh karena itu, FAO mendorong pendekatan terintegrasi dan berorientasi investasi agar menghasilkan dampak yang berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kerja sama Selatan–Selatan dan kerja sama segitiga.
Ia menjelaskan, seluruh prioritas tersebut telah tercermin dalam CPF FAO 2026–2030 yang disusun melalui konsultasi erat dengan Kementerian Pertanian dan pemangku kepentingan nasional lainnya, serta selaras dengan kebijakan nasional, Kerangka Kerja Sama PBB, Kerangka Strategis FAO, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Negara Bidang Perikanan, Domingos da Costa, mengatakan HCA merupakan wujud komitmen politik dan kelembagaan yang memastikan FAO dapat beroperasi secara efektif di Timor-Leste dengan koordinasi yang kuat bersama institusi nasional.
“FAO adalah mitra strategis dan tepercaya bagi Pemerintah Timor-Leste. Perannya bersifat komplementer dan kolaboratif, bukan berjalan paralel dengan upaya pemerintah,” ujarnya.
Domingos menambahkan, CPF FAO 2026–2030 akan menjadi peta jalan kerja sama lima tahun ke depan di sektor pertanian dan pangan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, perbaikan gizi, penguatan ketahanan iklim, perlindungan sumber daya alam, serta penguatan kelembagaan untuk mendukung petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan.
Ia menegaskan, Pemerintah Timor-Leste tetap berkomitmen menciptakan lingkungan yang kondusif agar FAO dapat bekerja secara efektif dan transparan, sekaligus memperkuat kemitraan untuk mewujudkan sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
