DILI, 07 Januari 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Rapat Dewan Menteri menyetujui rancangan Undang-Undang mengenai Amandemen Pertama Undang-Undang tentang Struktur Organisasi Layanan Migrasi (SM).
Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan migrasi di negara ini.
“Amandemen pertama ini bertujuan mengonsolidasikan modernisasi serta memperkuat efisiensi operasional manajemen migrasi, melalui penyesuaian struktural yang lebih terarah dan strategis. Penyesuaian tersebut difokuskan pada tiga bidang utama, yakni sentralisasi koordinasi layanan pendukung, penguatan kapasitas hukum dan kelembagaan, serta penghapusan redundansi organisasi,” demikian hasil laporan Rapat Dewan Menteri yang diakses TATOLI dari Laman Resmi Pemerintah, Rabu ini.
Dalam perubahan struktur ini, pemerintah memperkenalkan posisi Koordinator Umum Layanan Pendukung yang bertanggung jawab atas koordinasi terpadu seluruh kantor pendukung. Selain itu, struktur hukum dipusatkan dan dikhususkan melalui pembentukan Direktorat Nasional Layanan Hukum, Suaka, dan Pengungsi. Amandemen ini juga menghapus delegasi teritorial, sehingga seluruh aktivitas operasional dipusatkan di pos-pos perbatasan.
Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bagian penting dari modernisasi berkelanjutan sektor perbatasan, guna membangun sistem migrasi yang lebih efisien, tangkas, dan terspesialisasi. Dengan struktur organisasi baru ini, Layanan Migrasi diharapkan mampu merespons tantangan mobilitas internasional kontemporer secara lebih efektif, sembari tetap menjaga standar profesionalisme dan kepatuhan terhadap norma internasional dalam manajemen perbatasan.
Pada rapat yang sama, yang digelar di kantor pemerintah, Dili, Rabu ini, Dewan Menteri juga menyetujui rancangan Keputusan-Undang-Undang tentang Amandemen Pertama Keputusan-Undang-Undang No. 73/2023, yang mengatur penyesuaian khusus pada organisasi Kementerian Dalam Negeri. Amandemen ini bertujuan mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kementerian melalui reorganisasi fungsional.
Reorganisasi tersebut berfokus pada redistribusi tanggung jawab antar direktorat nasional, dengan menghilangkan tumpang tindih fungsi serta meningkatkan sinergi operasional melalui penataan ulang struktur yang ada.
Langkah-langkah utama meliputi transformasi Direktorat Nasional Administrasi dan Perencanaan menjadi Direktorat Nasional Administrasi, Arsip, dan Pelatihan; konfigurasi ulang Direktorat Nasional Logistik, Manajemen Aset, dan Arsip menjadi Direktorat Nasional Logistik dan Manajemen Aset; serta penyesuaian tanggung jawab Direktorat Nasional Sumber Daya Manusia. Pemerintah juga memperjelas peran Kantor Dukungan dan Konsultasi Hukum serta Kantor Keamanan.
Menurut pemerintah, perubahan ini merupakan bentuk optimalisasi organisasi dengan dampak anggaran yang minimal. Selain meningkatkan kejelasan fungsi dan koordinasi antar layanan, langkah ini juga berpotensi menurunkan biaya operasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan Program Pemerintah Konstitusional IX yang menegaskan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan fungsi lembaga keamanan negara di Timor-Leste.
Selain itu, Dewan Menteri juga menyetujui proyek Resolusi Pemerintah untuk pengangkatan Kepala Polisi Natércia Eufrásia Soares Martins, sebagai Direktur Eksekutif Layanan Migrasi untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.
Pengangkatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki keterampilan teknis, kapasitas kepemimpinan, serta pengalaman profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan peran tersebut.
Pemerintah menilai bahwa, di tengah tantangan kontemporer pengendalian migrasi—termasuk meningkatnya mobilitas manusia, tantangan baru terkait keamanan siber dan terorisme transnasional, serta kebutuhan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pariwisata, investasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan—penunjukan seorang perwira PNTL dengan pengalaman dan kemampuan yang memadai merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan dan efektivitas Layanan Migrasi.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
