DILI, 21 November 2025 (TATOLI) – Rancangan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Timor-Leste untuk tahun fiskal 2026 sebesar $2.214.689,195 dalam final global disetujui oleh anggota Parlemen Nasional dengan 42 suara setuju, 23 suara abstain dari Partai Oposisi FRETILIN dan PLP dan tidak ada suara yang menolak.
“Pemungutan suara untuk anggaran negara 2026 disetujui di final global,” kata Ketua Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay, di ruang sidang paripurna Parlemen, Jumat ini.
Ia mengatakan, setelah perubahan sedikit, tetapi tidak ada perubahan dalam jumlah total anggaran yaitu sebesar $$2.214.689.195. “Namun, dalam draf akhir, saya meminta agar berhati-hati dengan tabel yang diubah,” ujarnya.
Dengan persetujuan ini, meja Parlemen mengirimkan rancangan undang-undang anggaran ke Komisi C untuk Urusan Keuangan Publik agar penyusunan rancangan akhir sebelum diserahkan kepada Presiden Republik yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan anggaran tersebut.
Sementara itu, APBN 2026 yang diusulkan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan $476.870.249, barang dan jasa $447.904.446, transfer publik $820.710.160, modal kecil $32.556,96, modal pembangunan $436.647.379.
Anggaran yang diusulkan memiliki tiga subsektor, yaitu yang dialokasikan untuk administrasi pusat, jaminan sosial, dan subsektor Daerah Administratif Khusus Oekusi-Ambenu (RAEOA).
Usulan APBN 2026 mengikuti strategi Pemerintahan Konstitusional ke-IX dan Rencana Pembangunan Strategis 2011-2030, untuk menyalurkan sumber daya guna memperkuat modal sosial, berinvestasi dalam infrastruktur, mendiversifikasi ekonomi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Mengenai prospek ekonomi makro untuk tahun 2026, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 4,5%, ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan investasi publik, serta inflasi tahunan rata-rata yang stabil di kisaran 1,2%, setelah turun menjadi 0,5% pada tahun 2025.
Langkah-langkah utama dalam pengalokasian anggaran yaitu :
Sektor sosial
Di sektor sosial, Pemerintah mengalokasikan $74,2 juta untuk kesehatan (termasuk $55,9 juta untuk perawatan kesehatan primer dan $4,5 juta untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah sakit), $35,8 juta untuk pendidikan (dengan penguatan Program Makanan Sekolah, pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, reformasi kurikulum dan pelatihan bagi guru) dan $180,4 juta untuk perlindungan sosial (di antaranya $170 juta untuk Jaminan Sosial dan $10,4 juta untuk program Bolsa da Mãe untuk mendukung anak usia dini).
Sektor infrastruktur
Di sektor infrastruktur, $436 juta dialokasikan untuk modal pembangunan, dengan $300 juta dialokasikan untuk dana infrastruktur, $107 juta untuk dana kementerian terkait, dan $29 juta untuk pemerintah daerah. Termasuk $223,4 juta untuk energi (untuk memperluas dan memodernisasi jaringan listrik nasional, studi infrastruktur perminyakan, dan pengembangan proyek Tasi Mane) dan $20,2 juta untuk pertanian (untuk merehabilitasi sistem irigasi dan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan mekanisasi).
Sektor ekonomi
Pada sektor ekonomi, $32,1 juta disediakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta mendorong ekspor dengan produk berkualitas, $4,3 juta untuk mendukung langkah-langkah di bidang perdagangan dan industri, terutama untuk memperkuat logistik, mendorong investasi asing, dan keberlanjutan industri, $10,47 juta untuk sektor perminyakan termasuk eksplorasi blok minyak dan mineral baru, studi proyek Tasi Mane, dan pengembangan perminyakan, dan $5,2 juta untuk pembuatan pusat wisata guna mendukung program promosi nasional.
Sektor Kelembagaan dan Tata Kelola yang Baik
Di sektor kelembagaan dan tata kelola yang baik, Pemerintah menyediakan $12,7 juta untuk memperkuat diplomasi dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan aksesi ASEAN, $16,2 juta untuk memperkuat sektor peradilan, $37,1 juta untuk mendukung proses desentralisasi dan modernisasi pengelolaan keuangan publik, dan $62 juta untuk reformasi dan pelatihan pegawai negeri sipil.
Oleh karena itu, dengan usulan ini, Pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan kebijakan publiknya secara berkelanjutan, memantapkan integrasi regional, dan mendorong pembangunan inklusif, serta mempersiapkan negara menghadapi tantangan ekonomi dan sosial lima tahun ke depan.
TATOLI
