AINARO, 13 Oktober 2025 (TATOLI) – Dalam program Tatoli Hakbesik dengan tema Desentralisasi dan Kewenangan Lokal, Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial (SEKOMS), Expedito Loro Dias Ximenes, mengatakan bahwa peran media di tingkat kotamadya adalah sebagai “misionaris” yang menyampaikan informasi terkait proses desentralisasi dari daerah ke pemerintah pusat.
“Tujuannya adalah agar para jurnalis dan koresponden media di setiap kotamadya dapat berperan sebagai penggerak, misionaris, dan pembawa pesan yang menyalurkan informasi dari daerah ke pusat,” ujar Expedito dalam program Talk Show Tatoli Hakbesik di Maubisse, Senin ini.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 28 radio komunitas yang beroperasi di tingkat teritorial. Tahun ini, pemerintah menambah dua radio komunitas baru, masing-masing di Daerah Administratif Laklubar, Kotamadya Manatuto, dan Daerah Administratif Balibo, Kotamadya Bobonaro.
“Berbicara tentang pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam administrasi lokal, saat ini pemerintah melalui SEKOMS memiliki komitmen besar untuk mendukung kekuasaan lokal dan proses desentralisasi,” tegasnya.
Anggota pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa media milik negara seperti Radio Televisão Timor-Leste (RTTL) dan Kantor Berita Tatoli, I.P., akan bekerja sama dengan radio komunitas di setiap kotamadya untuk membantu pemerintah menyampaikan informasi dari daerah ke pusat.
“Melalui program yang dijalankan oleh SEKOMS, koresponden RTTL dan Tatoli di setiap kotamadya kini berfungsi sebagai penggerak dan pembawa pesan, yang bertugas menyampaikan informasi dan kegiatan di daerah untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan lokal,” jelas Expedito.
Ia juga mengakui bahwa saat ini jurnalis Tatoli I.P. belum mencakup seluruh kotamadya, namun pemerintah akan segera melakukan proses rekrutmen baru untuk memperluas jaringan informasi dan memperkuat dukungan komunikasi publik.
Lebih lanjut, Expedito Ximenes menegaskan bahwa kebijakan pemerintah melalui SEKOMS bertujuan untuk mengembangkan media lokal guna mendukung kegiatan desentralisasi dan memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial itu menambahkan bahwa tahun 2026 mendatang, SEKOMS akan bekerja sama dengan Kementerian Administrasi Negara (MAE) untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kotamadya bagi kotamadya yang sudah siap secara administratif.
Sebelumnya, Expedito menyampaikan bahwa terdapat empat kotamadya yang telah masuk dalam paket persiapan menuju status otoritas kotamadya. Namun, mandat pemerintah saat ini menargetkan agar hampir semua munisipiu dapat mencapai status otoritas penuh.
“Bagaimana pemerintahan ini dijalankan tergantung pada kesiapan setiap otoritas. Persiapan bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi keseriusan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat yang harus terus diberi informasi dan penjelasan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa hubungan antara komunikasi sosial dan administrasi negara harus diperkuat agar masyarakat lebih memahami kebijakan pemerintah terkait administrasi munisipal di masa depan.
Pejabat pemerintah tersebut juga menegaskan bahwa sebelum suatu kotamadya ditetapkan sebagai otoritas penuh, akan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Administrasi Negara untuk menentukan tingkat kesiapan masing-masing.
“Pemerintah akan melakukan evaluasi dengan klasifikasi tingkat C, B, dan A, yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan perkembangan masyarakat di setiap munisipiu. Di sinilah peran media sangat penting untuk mentransformasi informasi dan mendukung proses persiapan tersebut,” pungkasnya.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
