DILI, 02 Oktober 2025 (TATOLI) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, mendesak dunia untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.
Seruan tersebut disampaikan melalui Kepala Kabinet Courtenay Rattray dalam Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia Rohingya dan Minoritas Lainnya di Myanmar, yang berlangsung di New York, pada 30 September 2025.
Dalam pidatonya, António Guterres menegaskan bahwa penderitaan Rohingya yang terus berlangsung sejak pengambil alihan militer Myanmar pada 2021 telah mengancam hak asasi manusia, martabat jutaan orang, dan stabilitas kawasan. Ia menekankan perlunya solidaritas global dan solusi politik berkelanjutan.
“Minoritas di Myanmar telah mengalami puluhan tahun pengucilan, pelecehan, dan kekerasan. Rohingya dilucuti hak kewarganegaraannya, dipaksa tinggal di kamp-kamp pengungsian, serta menghadapi pembatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” ujar António Guterres dalam pesannya yang diakses Tatoli.
Berita terkait : Horta hadiri konferensi solidaritas global untuk masyarakat Rohingnya Myanmar
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta Rohingya kini berlindung di Bangladesh, dengan kondisi kamp pengungsian yang penuh tantangan.
Sekjen PBB mengingatkan bahwa pemotongan bantuan telah memperburuk situasi, termasuk terbatasnya akses layanan kesehatan, pendidikan, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.
Dalam pidatonya, Sekjen PBB menyerukan tiga langkah mendesak. Pertama, semua pihak harus menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil. Kedua, akses kemanusiaan tanpa hambatan di Myanmar harus dijamin.
Ketiga, diperlukan peningkatan investasi kemanusiaan dan pembangunan untuk mendukung pengungsi serta meringankan beban masyarakat tuan rumah di Bangladesh.
“Solusi untuk krisis ini pada akhirnya terletak di Myanmar. Itu berarti mengakhiri diskriminasi, memastikan akuntabilitas, mengembalikan demokrasi, serta mengakui Rohingya sebagai warga negara yang sah,” tegasnya.
António Guterres juga menekankan bahwa tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan tanpa penghentian permusuhan dan dialog yang inklusif.
Ia mengajak komunitas internasional untuk menyusun rencana komprehensif dan konkret demi penyelesaian krisis Rohingya secara damai dan berkelanjutan.
Krisis Rohingya adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling kompleks di era modern, yang melibatkan penganiayaan sistematis terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine.
Krisis ini telah menyebabkan eksodus massal ratusan ribu orang ke negara-negara tetangga dan menarik perhatian serta kecaman internasional.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
