DILI, 25 September 2025 (TATOLI)— Pemerintah menyetujui rancangan Resolusi Pemerintah untuk aksesi Republik Demokratik Timor-Leste pada Open Government Partnership (OGP).
Resolusi tersebut diajukan oleh Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso dalam rapat Dewan Menteri, Kamis ini.
OGP merupakan inisiatif global yang melibatkan lebih dari 75 negara dan ratusan pemerintahan lokal, dengan tujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, inklusi, serta partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan, demi membangun masyarakat yang lebih tangguh dan sejahtera.
“Dengan keputusan ini, Timor-Leste menegaskan komitmennya untuk mengadopsi standar dan praktik internasional pemerintahan terbuka, memperkuat pemberantasan korupsi, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik,” ungkap hasil rapat laporan Dewan Menteri yang diakses TATOLI.
Resolusi itu menetapkan Kementerian Keuangan sebagai lembaga penanggung jawab aksesi dan implementasi, termasuk menyiapkan dokumen resmi, membentuk mekanisme dialog multisektoral, serta menyusun Rencana Aksi Nasional Pemerintahan Terbuka bersama kementerian terkait dan mitra pembangunan.
Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan awal dalam waktu 90 hari sejak resolusi ini dipublikasikan.
Sementara itu Dewan Menteri juga menyetujui rancangan Peraturan Pemerintah yang diajukan oleh Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 3/2025, 23 April, tentang Kerangka APBN dan Pengelolaan Keuangan Publik.
Peraturan tersebut menetapkan aturan dan prosedur operasional guna memastikan implementasi penuh undang-undang baru, sekaligus memperkuat transparansi, disiplin fiskal, akuntabilitas, serta keberlanjutan keuangan negara.
Sejumlah inovasi dihadirkan melalui regulasi ini, antara lain pengaturan Pernyataan Strategi Anggaran, penetapan plafon belanja, penguatan konsultasi publik dan Hari Anggaran, adopsi sistem akuntansi ganda (anggaran dan finansial), aturan otonomi keuangan lembaga negara, serta prosedur pelaksanaan belanja dan penerimaan. Peraturan ini juga menetapkan mekanisme perubahan anggaran dan penggunaan dana kontingensi.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
