DILI, 17 September 2025 (TATOLI)— Lima Fraksi Partai di Parlemen Nasional (PN) sepakat menandatangani perjanjian dengan Mahasiswa Universitas Timor – Leste (EUTL) untuk memulai pembahasan pencabutan ‘Lei Pensaun Vitalísia’ (Undang-undang Tunjungan Seumur Hidup). Dimana, lima Fraksi Partai sepakat untuk memulai pembahasan undang-undang tersebut di Parlemen pada 25 september 2025.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah delapan jam dialog antara Perwakilan demonstran EUTL dan Perwakilan Anggota Parlemen dari lima Fraksi yaitu Fraksi Partai CNRT (Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste), PD (Partido Democrático), FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente), PLP (Partido da Libertação Popular) dan KHUNTO (Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan) untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Dialog antara Perwakilan demonstran EUTL dan Perwakilan Anggota Parlemen dari lima Fraksi itu dilakukan di ruang pertemuan Parlemen Nasional, Rabu (17/09).
EUTL mengajukan permohonan agar kesepakatan tersebut ditandatangani, dan akhirnya memperoleh kesepakatan konsensus dari lima fraksi partai di Parlemen.
Berita terkait : EUTL lakukan aksi demo tuntut pembatalan pembelian mobil untuk anggota PN
Berikut Isi surat kesepakatan yaitu sebagai berikut :
Parlemen Nasional ; Pernyataan Fraksi – fraksi parlemen mengenai tuntutan EUTL yaitu, Fraksi-fraksi partai di Parlemen seperti CNRT, FRETILIN, PD, KHUNTO, dan PLP, setelah bertemu dengan juru bicara dan perwakilan dari para demonstran yang mewakili EUTL berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan inisiatif legislatif untuk :
Mencabut dan mengubah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yaitu :
- Menghapus tunjangan pensiun bulanan (Pensaun Vitalisia) dan mencabut perundang-undangan yang terkait, dengan memulai pembahasan ‘Lei Pensaun Vitalísia’ pada 25 September 2025
- Meninjau undang-undang tentang kebebasan berkumpul dan berdemonstrasi
- Selama pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan melakukan pembahasan serius dengan Pemerintah untuk memastikan dan menyesuaikan pendanaan bagi sektor-sektor produktif
Sebagai hasil dari komitmen yang disebutkan di atas, EUTL pun setuju untuk menangguhkan sementara aksi demo.
Oposisi mengajukan rancangan undang-undang
Pada kesempatan tersebut, sepuluh anggota Parlemen terdiri dari delapan anggota Fraksi FRETILIN dan dua dari Fraksi PLP, mengusulkan Rancangan Undang-Undang No. 10/VI(3a) tentang Kerangka Hukum Jaminan Sosial bagi Pemegang Jabatan Negara dan mengajukan permohonan untuk pembahasan mendesak kepada meja Parlemen.
Oleh karena itu, Meja Parlemen segera menerima inisiatif tersebut sesuai dengan prosedur hukum dalam Peraturan Tata Tertib Parlemen untuk meneruskannya ke Komisi A Parlemen, yang menangani masalah konstitusional dan peradilan, untuk dievaluasi dan disusun laporan dalam waktu 24 jam, dan akan dibahas secara umum di sidang pleno pada tanggal 25 September mendatang.
Berdasarkan teks rancangan undang-undang ini untuk mencabut undang-undang yang berlaku saat ini untuk Pasal 15-A, 16, 17, 19-A, 30, 31, 31-A, 32, dan 33 serta Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 25 Juli, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7/2017 tanggal 26 April.
Berita terkait : Parlemen Nasional dengan suara bulat setujui batalkan pembelian mobil baru
Anggota Parlemen Fraksi FRETILIN Nurima Ribeiro Alkatiri, sebagai pengusul rancangan undang-undang yang diajukan mengatakan bahwa, pengajuan itu dilakukan untuk mencabut ‘Lei Pensaun Vitalisia’.
“Dalam undang-undang ini, terdapat pasal yang secara keseluruhan mencabut (menghapus) ‘Lei Pensaun Vitalisia’ yang berarti anggota parlemen atau anggota pemerintah akan dikenakan jaminan sosial,” katanya.
Sementara itu, Anggota Parlemen Fraksi CNRT, Patrocínio dos Reis Fernandes, menyatakan bahwa inisiatif tersebut telah siap untuk dibahas lebih lanjut.
Dilain pihak, Ketua Parlemen Sementara dan juga sebagai Wakil Ketua Parlemen, Alexandrinho Afonso Nunes, mengucapkan terima kasih kepada EUTL atas kehadirannya sebagai badan pengontrol masyarakat.
“Saya senang karena hari ini dalam intervensi dialog (perwakilan juru bicara EUTL) mengatakan bahwa mereka (EUTL) berdiri tidak berpihak pada satu kelompok manapun, namun tegas berdiri untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Alexandrinho Afonso Nunes juga mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) atas upaya mereka dalam memastikan dialog ini berjalan lancar.
Dilain pihak, Juru bicara EUTL MP Cristóvão Mauto mengapresiasi anggota Parlemen yang telah memperhatikan permintaan EUTL dengan memenuhi persyaratan dengan kesepakatan dari lima fraksi partai di Parlemen yang telah menetapkan tanggal tetap untuk pembahasan ‘Lei Pensaun Vitalisia’.
“Posisi kami jelas adalah untuk pencabutan total ‘Lei Pensaun Vitalisia)’, katanya.
Sementara itu, terkait permintaan untuk merevisi Undang-Undang Demonstrasi, Parlemen akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melihat tersebut.
EUTL siap tangguhkan aksi demo protes dan minta PN patuhi kesepakatan perjanjian
Sementara itu, para mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Universitas Timor-Leste (EUTL) akan menangguhkan sementara aksi demo dan meminta Parlemen Nasional, melalui perwakilan dari lima fraksi parlemen yaitu partai CNRT, FRETILIN, PD, PLP, dan KHUNTO, untuk mematuhi kesepakatan perjanjian untuk membahas ‘Lei Pensaun Vitalisia’ dalam sidang pleno parlemen.
Juru bicara EUTL, Cristovão Mauto, menyatakan bahwa fraksi-fraksi di parlemen harus mematuhi kesepakatan yang telah disepakati untuk mencabut total ‘Lei Pensaun Vitalisia’.
“Di masa depan, kami akan menganalisis perjanjian yang telah ditandatangani oleh para anggota parlemen hari ini dan dipublikasikan di media, dimana semua pihak berkomitmen dan bersedia mencabut ‘Lei Pensaun Vitalisia’. Kita semua sepakat bahwa ada kesepakatan dan kita semua harus hormati. Ketika dilanggar, maka aksi demo akan terus berlanjut,” katanya kepada TATOLI di Parlemen Nasional usai dialog dengan perwakilan Fraksi partai di parlemen, Rabu ini.
Untuk diketahui, para pelajar tergabung dalam Mahasiswa Universitas Timor – Leste (EUTL) menggelar aksi demo di depan kantor Parlemen Nasional, selama tiga hari yang dimulai pada 15 – 17 september 2025.
TATOLI
