DILI, 05 Agustus 2025 (TATOLI) – Ketua Parlemen Nasional (PPN), Maria Fernanda Lay, menekankan pentingnya kerja sama antarparlemen di seluruh dunia dalam memajukan perdamaian dan keamanan global.
Isu tersebut diangkat oleh Fernanda Lay dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Ketua Parlemen, yang diselenggarakan oleh Persatuan Antar-Parlemen (Inter-Parliamentary Union/UIP) di kantor pusat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Jenewa, Swiss.
Fernanda Lay menyatakan bahwa multilateralisme kini menghadapi kemunduran, dengan kecenderungan menolak penggunaan mekanisme dan lembaga multilateral, serta mengesampingkan dialog dan diplomasi. Hal ini, menurutnya, meningkatkan risiko meluasnya konflik dan penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian sengketa.
“Salah satu pencapaian utama pasca-Perang Dunia II adalah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menjadi wadah kerja sama global untuk menciptakan dunia yang berdasarkan aturan, perdamaian, dan keamanan,” ujarnya dalam pernyataan siaran pers yang diakses Tatoli dari Media Parlemen, Selasa ini.
Ia menambahkan bahwa meskipun dibentuk dalam konteks dunia yang sangat berbeda dari saat ini, di mana sebagian besar anggotanya masih dijajah dan lembaga-lembaga global tersebut tetap relevan. “Kami menyambut baik adanya konsensus yang berkembang mengenai perlunya reformasi untuk menjadikan lembaga-lembaga ini lebih sesuai dengan tantangan zaman serta mendukung dunia yang lebih damai, berkelanjutan, dan adil,” ungkapnya.
Fernanda Lay menegaskan bahwa reformasi tersebut tidak berarti menghapus relevansi lembaga-lembaga tersebut.“Tantangan global hanya bisa diatasi melalui kerja sama dan diplomasi internasional yang lebih kuat,” ujarnya.
Dalam KTT ke-15 Ketua Parlemen yang digelar pada Senin (28/07/2025) di Jenewa, Swiss, itu, Fernanda Lay mengatakan, sebagai lembaga demokratis, Parlemen dan UIP, memiliki peran penting dalam memperkuat multilateralisme melalui kerja sama dan diplomasi parlementer, termasuk melalui kemitraan dengan PBB.
“Oleh karena itu, kita harus menyoroti inisiatif utama PBB, seperti Agenda Baru untuk Perdamaian (2023) dan Pakta untuk Masa Depan (2024),” katanya.
Ia mengingatkan bahwa Agenda Baru untuk Perdamaian mendorong negara-negara anggota untuk melampaui logika persaingan dan fokus pada kerja sama dan aksi kolektif demi kepentingan bersama.
Hal itu mencakup respons terhadap ancaman terhadap perdamaian dan keamanan berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan, solidaritas, dan universalitas, serta menekankan sentralitas Piagam PBB dan diplomasi multilateral.
Fernanda Lay juga menyoroti Pakta untuk Masa Depan sebagai kemenangan kolektif penting yang mencerminkan komitmen para pemimpin dunia untuk memperkuat diplomasi dalam menyelesaikan konflik secara damai, dengan dukungan penuh dari PBB.
“Peran kami sebagai deputi adalah menindaklanjuti komitmen kolektif tersebut, mendorong, berkolaborasi, dan mengawasi pelaksanaan strategi pencegahan oleh Eksekutif di tingkat nasional,” ucapnya.
Ia pun mendorong kerja sama erat antara Parlemen dan Eksekutif dalam merumuskan kebijakan terkait perdamaian dan keamanan internasional.
“Melalui forum-forum geopolitik atau regional parlemen, serta melalui UIP, kita harus memastikan bahwa anggaran militer tidak mengorbankan investasi dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pelaksanaan Agenda 2030,” tegasnya.
Fernanda Lay juga menekankan pentingnya peran para anggota parlemen dalam mereplikasi dan melaksanakan inisiatif serupa di tingkat nasional dan regional, dengan UIP sebagai katalis bagi perangkat dan instrumen untuk memandu tugas para deputi.
“Perundang-undangan harus diarahkan untuk mengatasi isu perdamaian dan keamanan, khususnya keamanan manusia—melindungi individu dan komunitas dari ancaman seperti kemiskinan, kekerasan, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa legislasi tersebut juga harus mencakup persetujuan investasi demi memajukan keamanan bersama, pembangunan berkelanjutan, pencegahan konflik, ketahanan sosial, serta bantuan bagi korban kekerasan.
Reporter: Nelson de Sousa (Penerjemah: Cidalia Fátima)
Editor : Armandina Moniz
