iklan

EKONOMI, HEADLINE

Pemerintah Timor-Leste gencarkan sosialisasi aksesi OPD ke seluruh kotamadya

Pemerintah Timor-Leste gencarkan sosialisasi aksesi OPD ke seluruh kotamadya

Foto bersama setelah peluncuran resmi program diseminasi nasional mengenai Timor-Leste pasca aksesi ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan tema “Bahasa Kita, Masa Depan Kita” di tingkat kotamadya. Foto Tatoli/Cidalia Fatima

LIQUIÇA, 30 Mei 2025 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste resmi meluncurkan program sosialisasi nasional pasca-aksesi ke Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) dengan tema “Suara Kita, Masa Depan Kita”. Program ini menyasar seluruh kotamadya dan dijadwalkan akan berakhir di RAEOA-Oecusse pada bulan Desember 2025.

Peluncuran pertama program ini berlangsung di Aula Tokodede, Kotamadya Liquiça, pada Jumat (30/5), dan secara resmi dibuka oleh Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, Marcos da Cruz, mewakili Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Urusan Ekonomi, Francisco Kalbuadi Lay.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Negara untuk Koperasi (SEKOOP), Arsenio Pereira da Silva, perwakilan dari 12 kotamadya lainnya, otoritas pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.

Dalam sambutannya, Menteri Marcos menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap manfaat dan implikasi keanggotaan penuh Timor-Leste di OPD.

“Program penyadaran (sosialisasi) nasional ini dimulai dari Liquiça dan akan menjangkau seluruh kotamadya, termasuk RAEOA-Oecusse pada bulan Desember tahun ini. Kegiatan ini melibatkan semua sektor dengan tujuan agar masyarakat memahami arti penting bergabungnya Timor-Leste di OPD dan peluang yang dapat dimanfaatkan ke depan,” ujarnya.

Berita terkait : Timor-Leste resmi jadi anggota WTO, PN : Beri ruang akses ke pasar global

Ia menegaskan bahwa keanggotaan di OPD bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari pengembangan ekonomi nasional yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Keanggotaan penuh OPD memberi kita kesempatan untuk membangun tata kelola ekonomi yang kuat, menarik investor, dan memperluas ekspor,” tambahnya.

Menteri Marcos juga menyampaikan penghargaan kepada mitra internasional yang telah mendukung proses aksesi, termasuk DFAT Australia melalui program PROSIVU, Sekretariat OPD di Jenewa, dan Enhanced Integrated Framework (EIF).

Ia menggarisbawahi bahwa proses menjadi anggota OPD telah dimulai sejak 2015, melalui serangkaian negosiasi panjang dan reformasi kebijakan nasional.

“Kini, kita harus memastikan bahwa semua kebijakan dan reformasi yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Inilah makna dari Suara Kita, Masa Depan Kita,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Otoritas Kotamadya Liquiça, Rigoberto de Deus, menyebut bahwa pelaksanaan sosialisasi ini menjadi momentum strategis untuk meningkatkan partisipasi semua elemen masyarakat dalam mendukung posisi Timor-Leste di arena perdagangan global.

“Program ini baru pertama kali dilakukan di Liquiça, dan penting bagi kita untuk melibatkan semua pihak, dari masyarakat, sektor swasta, veteran, hingga para Kepala Suku dan Kepala Kampung,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap merosotnya produksi nasional, terutama di sektor pertanian seperti agronomi, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Ia mendorong perlunya perhatian dan kontribusi bersama untuk mendorong peningkatan produksi agar mampu bersaing secara internasional.

Dilain pihak, Maria Martins da Silva, Penasihat Urusan Ekonomi di MKAE, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan komprehensif selama proses aksesi OPD, termasuk penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi.

“Kami telah mengidentifikasi berbagai kesenjangan dan tantangan dalam sistem hukum dan kelembagaan, serta terus melakukan reformasi untuk memastikan Timor-Leste memenuhi kewajibannya sebagai anggota penuh OPD,” jelas Maria.

Ia menambahkan bahwa meskipun Timor-Leste kini telah menjadi anggota penuh, fleksibilitas tetap diberikan berdasarkan statusnya sebagai Negara Berkembang Tertinggal (LDC), yang memungkinkan pelaksanaan reformasi secara bertahap.

“Beberapa undang-undang perlu disahkan oleh parlemen, sebagian lainnya cukup melalui keputusan pemerintah atau diploma menteri. Hingga kini, lebih dari 300 dokumen hukum telah diserahkan kepada OPD,” ungkapnya.

Sosialisasi ini juga dimaksudkan sebagai media dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, untuk menyampaikan harapan, aspirasi, serta kekhawatiran publik terhadap integrasi ekonomi global.

Tim dari MKAE akan melanjutkan kegiatan ini ke seluruh kotamadya hingga penutupan resmi program di RAEOA-Oecusse pada bulan Desember 2025.

Reporter  : Cidalia Fátima

Editor      : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!