DILI, 09 oktober 2024 (TATOLI)— Wakil Menteri Urusan Parlamen, Adérito Hugo da Costa menegaskan bahwa keputusan untuk menaikkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dengan $2,6 miliar, untuk menjawab pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi salah satu fokus untuk dijalankan.
“Kita tidak boleh lupa bahwa investasi sekarang ini harus dilakukan karena seperti yang diketahui politik pembangunan infrastruktur dasar juga selama ini tidak dijalankan karena kebuntuhan politik (Impasse Política), dan COVID-19 yang membuat kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar dengan siklus yang dulu disebut front loading policy harus tetap dijalankan,” jelas Wakil Menteri Adérito kepada wartawan usai mengikuti Rapat Dewan Menteri di kantor pemerintah, rabu ini.
Dijelaskan, siklus front loading policy untuk investasi awalnya pemerintah mengambil dana perminyakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan jika sudah diselesaikan Timor-Leste akan melangkan ke siklus pembiayaan biasa sehingga penggunaan APBN akan turun.
“Sekarang kita berkata mengapa $2,6 miliar? Karena kita harus melanjutkan politik pembangunan infrastruktur dasar yang belum kita selesaikan sejak beberapa tahun lalu, bahkan perbaikan jalan pun terbengkalai dan sekarang baru kita kembali ke siklus front loading. Selama ini anggaran kita dari $1,8 miliar, $1,9 miliar, $2 miliar dan sekarang $2,6 miliar meskipun ini belum keputusan akhir tapi front loading akan tetap dikedepankan jika pembangunan infrastruktur dasar belum diselesaikan,” ungkapnya.
Berita terkait : Pemerintah usulkan $2,6 miliar untuk APBN 2025
Matan Ketua Parlamen Nasional itu mengungkapan bahwa dalam APBN 2024 yang berjumlah $1,95 miliar dan dana pinjaman terus berfokus pada perbaikan jalan dan infrastruktur dasar lainnya. Setelah politik pembangunan infrastruktur dasar ini terselesaikan negara hanya akan membutuhkan $800 juta sampai $1 miliar untuk APBN.
Diakui, infrastruktur dasar yang baik dibutuhkan sebuah negara untuk menarik minat investor untuk berinvetasi serta memberikan intensifitas pada sektor swasta dan bagi para petani lokal.
Wakil Menteri Adérito yakin meskipun para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan sebagian organisasi internasional memproyeksikan bahwa proposal APBN 2025 akan berdampak pada Dana Perminyakan yang menuju Fiscal Cliff (Jurang Fiskal) tapi pemerintah tentunya memiliki solusi untuk masalah tersebut.
Solusi yang saat ini ditawarkan pemerintah mulai dari eksplorasi mineral di darat dari sejumlah penelitian yang menunjukan tanda positif, negosiasi greater sunrise yang masih berjalan serta perpanjangan eksplorasi Ladang Bayu Undang sampai 2026.
“Artinya pendapatan terus ada meskipun angkanya tidak besar, sambil menunggu Ladang Greater Sunrise beserta studi konsep baru yang masih berjalan, kita berharap pada akhir tahun ini studi ini bisa selesai dan diberikan pada Pemerintah Timor-Leste dan Australia konsep dan opsi untuk pengembangan di Greater Sunrise,” katanya.
Terkait dengan Dana Perminayakan yang terus menipis, Wakil Menteri Adérito mengakui Pemerintah Timor-Leste pada 2011, melalui Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Timor-Leste telah melakukan revisi undang-undang Dana Perminyakan yang memiliki kemajuan signifikan dalam penerapan alokasi aset baru Dana Perminyakan.
Berdasarkan saran yang diterima dari Dewan Penasihat Investasi, Gubernur Bank Sentral memiliki mandat untuk melakukan diversifiikasi secara progresif menginvestasikan Dana Perminyakan dalam ekuitas global.
Tujuan diversifikasi dalam strategi investasi dana tersebut adalah untuk meningkatkan pengembalian dana bagi pemilik kekayaan negara, Rakyat Timor-Leste, dan guna memastikan pertumbuhan jangka panjang sesuai praktik investasi terbaik global.
Sebelumnya, pada 30 september 2024 lalu, Pemerintah melalui Rapat Dewan Menteri luar biasa telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, dengan total sebesar $2,6 miliar.
Dana senilai $2,6 miliar tersebut dialokasikan untuk Pemerintah Pusat, Daerah Administratif Khusus Oe-Cússe Ambeno (RAEOA), dan Jaminan Sosial, termasuk Dana Cadangan Jaminan Sosial. Angka ini juga mencakup alokasi sebesar $2,07 miliar untuk Pemerintah Pusat, $482 juta untuk Jaminan Sosial, dan $62 juta untuk RAEOA.
Usulan Undang-Undang APBN Tahun 2025 melanjutkan strategi pelaksanaan prioritas yang ditetapkan dalam Program Pemerintah dengan slogan “Investasi dalam infrastruktur strategis, penguatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga negara”.
Usulan tersebut disusun berdasarkan Tujuan Strategis Pemerintah Konstitusional ke-IX, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi bangsa melalui investasi yang ditargetkan pada infrastruktur strategis, penguatan ekonomi, dan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.
APBN 2025 bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk Timor-Leste melalui strategi yang jelas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan layanan publik, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan menjangkau semua warga negara.
Mengenai infrastruktur strategis dari total ABPN 2025 itu, $227,3 juta dialokasikan untuk membangun, memperluas, merehabilitasi, dan memelihara jaringan jalan dan jembatan serta menerapkan langkah-langkah perlindungan bencana alam untuk meningkatkan konektivitas dan melindungi masyarakat dari perubahan iklim.
Alokasi juga direncanakan untuk merehabilitasi Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato dan menyelesaikan kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan Timor-Leste dengan Australia. Perluasan jaringan fiber optik internal yang akan memungkinkan penyediaan internet berkecepatan tinggi di seluruh negeri mulai tahun 2025.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
