DILI, 19 september 2024 (TATOLI)— Presiden Republik, José Ramos Horta secara resmi membuka Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN/Forum Rakyat ASEAN (ACSC- ASEAN Civil Society Conference/APF- ASEAN Peoples’ Forum) 2024 yang pertama kali digelar di Timor-Leste.
Tujuan ACSC/APF 2024 adalah mempromosikan ruang terbuka, diskusi antarmasyarakat, akar rumput untuk bersinergi dalam praktik alternatif dan menyusun strategi advokasi, kampanye, pembangunan gerakan dan perlawanan di tingkat nasional dan regional.
Selain itu, untuk memperkuat gerakan rakyat, agenda, tuntutan, solidaritas regional dan kekuatan rakyat untuk berjuang melawan rezim yang eksploitatif dan menindas serta membahas dan bermusyawarah untuk membangun kelembagaan, peningkatan dan konsolidasi ACSC/APF.
Presiden Horta dalam penilaiannya menilai ACSC/APF ini adalah wadah bagi para LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melihat dari masalah besar yang di hadapi ASEAN terkait para pemimpin, dan masyarakat serta dampak baik dari ASEAN bagi masyarakat.
“Kontibusi dari kita (Timor-Leste) untuk ASEAN adalah menjamin kedamaian, stabilits, jangan ada konflik, seperti yang ada di Myanmar, dan ini juga berkontribusi bagi masyarakat, dan bisa menurunkan angka kemiskinan di Timor-Leste, dan untuk itu forum ini digelar di Timor-Leste sangat baik karena mengambil bagian dalam proses aksesi kita ke ASEAN dan menghargai nilai demokrasi di Timor-Leste,” ungkap Kepala Negara dalam pembukaan konferensi yang digelar di Sekolah Teknik Menengah (STM) Becora, kamis ini.
Ia menyatakan bahwa demokrasi adalah hak yang sudah pasti, mencakup kebebasan berekspresi, berserikat, dan kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut akan balasan. Demokrasi sejati tidak hanya tentang sistem pemerintahan tetapi juga tentang memberikan pendidikan, gizi, dan mengatasi masalah malnutrisi anak.
Presiden Horta juga menghargai upaya dari Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Timor-Leste (FONGTIL) bersama LSM lainnya untuk menggelar ACSC/APF 2024 dengan baik yang tentunya menunjukan sisi positif Timor-Leste sebagai negara demokrasi dalam menghadiri setiap kegiatan ASEAN.
Sementara, Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor-Leste, Okto Dorinus Manik menangapi baik digelarnya konferensi dan forum tersebut karena ada komunitas untuk level yang tidak dari pemerintahan mengingat Timor-Leste tengah menyiapkan diri jadi anggota ASEAN.
“Pastinya Civil Society (LSM) ini memperkuat sinergi untuk pemerintah lebih adil untuk kesejahteraan di seluruh dunia. Ini bagus karena di Indonesia kita bersinergi dengan LSM karena mereka memiliki ide baru yang bisa kita sesuaikan,” ucapnya.
Project Manager GEDI (Gender Equality Diversity and Inclusion) di Humanis, Ni Loh Gusti Madewanti mengakui isu konflik dan masalah di pemerntiahan tidak hanya terjadi di Myanmar atau Thailand, namun di Indonesia sendiri juga ada perubahan rezim yang sekarang mempengaruhi tidak hanya di internal negara, tetapi juga pada hubungan diplomatik antar negara.
“Ini mempengaruhi bagaimana kebijakan-kebijakan yang kemudian dilakukan atau dikeluarkan oleh pemerintah terbaru dengan adanya konflik yang tidak selesai misalnya itu sangat mempengaruhi indeks demokrasi dan indeks Human Rights di tingkat regional seperti bahwa ASEAN sendiri,” tangapnya.
Ia berharap dengan adanya dialog yang terjadi ini tidak hanya sekedar konferensi biasa tapi hasil yang didiskusikan bisa menjadi tindak lanjut secara regional untuk saling melengkapi atau mendukung satu sama lain negaranya yang mungkin masyarakat sipil yang selama ini masih terpinggirkan atau haknya tidak terpenuhi.
Ketua Tim Penyelengara, Elisabeth de Araújo mengakui konferenis dan forum tersebut patut digelar karena tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai demokrasi, perdamaian, atau kemajuan sendirian. Semua perlu terlibat dan bermitra satu sama lain meskipun terkadang atau sering melakukannya secara kritis terhadap satu sama lain.
“Namun, semua ini dilakukan dalam semangat nilai-nilai bersama kita untuk hak asasi manusia, keadilan, perdamaian, dan kebebasan. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada badan-badan pemerintah lain yang telah mendukung kami dalam upaya ini,” jelasnya.
Konferensi dan Forum tahun ini mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Perdana Menteri kedua, Mariano Assanami Sabino melalui Kabinet Dukungan Masyarajat Sipil, Kementerian Luar Negeri, para donatur lain seperti OXFAM, Plan International TL, Kedutaan Besar Norwegia melalui dukungannya melalui Yayasan HUMANIS, dan Kedutaan Besar Filipina serta STM Becora.
Dijelaskan, ada delegasi dari 11 negara di kawasan Asia yang akan bersama-sama melakukan kegiatan dalam sesi pleno, lokakarya, dan apa yang disebut ruang konvergensi, acara sampingan, pertukaran budaya dengan fokus berulang pada kaum muda.
“Kita akan mengadakan 29 lokakarya melalui enam ruang konvergensi yaitu, Perdamaian dan Keamanan Manusia, Regionalisme Alternatif, Hak Asasi Manusia dan Ruang Aman bagi Kelompok Marjinal, Keadilan Iklim dan Lingkungan, Pendekatan Terpadu terhadap Keadilan Sosial-Ekonomi, serta Demokrasi dan Anti-otoritarianisme,” jelasnya.
Di akhir konferensi ini, Ia berharap semua dapat membuat rencana yang konkret dan dapat dilakukan untuk kampanye dan advokasi bersama dan kolektif berdasarkan hasil forum untuk melangkah maju merebut kembali kekuatan untuk mengonsolidasikan demokrasi, keadilan, perdamaian sejati, dan rekonsiliasi, serta mencapai kemakmuran bersama di kawasan.
ACSC/APF 2024 dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dimana lebih dari 100 adalah perwakilan dari berbagai negara ASEAN tidak termasuk Brunei Darussalam.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
