DILI,18 januari 2024 (TATOLI)— Kementerian Perencanaan dan Investasi (MPIE) mengaku tengah membuka jalan atau peluang kerjasama investasi bagi para investor internasional untuk masuk ke Timor-Leste agar bisa menggarap proyek infrastruktur atau proyek bidang penting lainnya di negara ini.
Menteri Perencanaan Investasi Strategis (MPIE), Gastão Sousa mengatakan bahwa, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua kementerian terkait untuk membuat undang-undang aturan Pemerintah agar dapat membuka jalan bagi investor internasional untuk berinvestasi di Timor-Leste.
“Dalam Forum Bisnis yang diadakan di Timor-Leste beberapa waktu lalu, banyak investor dari berbagai negara yang datang berpartisipasi. Dimana, mereka juga berniat untuk berinvestasi. Jadi, kita juga harus memastikan peraturan hukum untuk mengamankan dana yang ingin mereka investasikan di negara ini,” kata Menteri Gastão de Sousa pada wartawan usai bertemu Presiden Republik, Jose Ramos Horta di Istana Negara, Dili, kamis ini.
Dijelaskan, MPIE telah berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kehakiman (MJ), Kementerian Pekerjaan Umum (MOP), Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MTK) dan kementerian lainnya.
“Kementerian Pekerjaan Umum akan memperhatikan pembangunan jalan, dan listrik. Kementerian Kehakiman akan memastikan undang-undang Pertanahan. Kementerian Transportasi dan Komunikasi akan memperhatikan masalah jaringan internet. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan lebih memperhatikan masalah keamanan. Itu, semua dilakukan dan harus di perhatikan karena para investor internasional harus yakin bahwa mereka akan dijamin dengan undang-undang yang ada,” ujarnya.
Dikatakan, hingga saat ini investor dari berbagai negara tertarik untuk berinvestasi di Timor-Leste di bidang yang berbeda-beda. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Francisco Kalbuadi Lay meminta agar mengumpulkan permintaan dari para investor asing sehingga Pemerintah bisa menyetujui undang-undang investasi dan membuat investor untuk bisa melakukan investasi di negara ini.
“Kami semua akan bekerja sama untuk membuat keputusan undang-undang. Karena, bukan hanya saya saja yang mempunyai kompetensi, namun akan ada kerjasama dengan kementerian terkait lainnya,” paparnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
