DILI, 15 januari 2024 (TATOLI)– Dewan Menteri hari ini melalui Pertemuan Luar Biasa (Extraordinary) menyetujui rancangan Keputusan Pemerintah, yang dipresentasikan oleh Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, tentang Pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, yang telah disetujui dengan peraturan Undang-Undang No. 21/2023, pada tanggal 27 desember.
“Rancangan Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan aturan pelaksanaan APBN untuk tahun 2024,” ungkap laman resmi Pemerintah Timor-Leste.
Berita terkait : PR Horta sahkan APBN 2024 senilai $1,95 miliar
Pada tahun 2024, desentralisasi fungsi pembayaran akan selesai, dengan semua departemen dan entitas dengan otonomi keuangan yang diperluas mengambil alih pembayaran mereka sendiri, dengan pengecualian pembayaran gaji, yang akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Perubahan ini akan memungkinkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk berkonsentrasi pada manajemen perbendaharaan dan memantau pelaksanaan anggaran, yang merupakan peningkatan kualitatif yang penting dalam pengelolaan keuangan publik.
Undang-undang ini juga membuat penyesuaian kecil pada prosedur pelaksanaan anggaran, mengikuti revisi UU No.2/2022 tanggal 10 februari, terutama yang berkaitan dengan amandemen anggaran.
Sebelumnya, Presiden Republik, José Ramos-Horta, pada 22 desember 2023, telah mengeluarkan pengesahan pada APBN untuk tahun 2024 yang telah diterima oleh Kepala Negara pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai dengan keputusan Parlamen Nasional nomor 5/VI-OJE tahun 2024.
Setelah disahkan, Presiden Republik menyerahkan langsung ke Ketua Parlemen Nasional, Fernanda Lay.
Berita terkait : APBN 2024 fokus pada sektor produktif
Rancangan APBN 2024 dirancang oleh Pemerintah Konstitusional ke-IX yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão ke Parlemen Nasional pada tanggal 12 desember dan disetujui secara global dengan total anggaran sebesar $1.95 miliar.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
