DILI, 10 januari 2024 (TATOLI)– Dewan Menteri menyetujui rancangan Keputusan Undang-undang, yang dipresentasikan oleh Wakil Menteri Solidaritas Sosial dan Inklusif (MSSI), Céu Brites, untuk amandemen pertama terhadap Keputusan Undang-Undang No.53/2022 tanggal 20 Juli, yang menyetujui rezim hukum untuk penyandang disabilitas sosial dan para lansia (lanjuta usia) di bawah sistem jaminan sosial non-kontribusi.
Tujuan dari keputusan undang-undang ini untuk merevisi formula dan menghitung jumlah bulanan subsidi di bawah sistem jaminan sosial non-kontribusi.
“Dengan Keputusan Undang-undang ini, jumlah harian yang dianggap sebagai jumlah minimum untuk hidup bermartabat, yang diperkirakan oleh pemerintah berdasarkan garis kemiskinan dan situasi ekonomi, sekarang akan menjadi $2.00 yang menghasilkan jumlah bulanan sebesar $60.00,” ungkap laman resmi Pemerintah Timor-Leste.
Dijelaskan, $20.00 akan ditambahkan untuk warga negara yang berusia antara 70 hingga 79 tahun, dan $40.00 untuk warga negara yang berusia di atas 80 tahun.
Meskipun jumlah ini telah ditetapkan dengan mengacu pada ambang batas kemiskinan internasional, ada kebutuhan untuk penyesuaian yang lebih besar terhadap realitas nasional, terutama untuk orang-orang yang berusia lanjut dan, juga karena alasan ini, dengan kesulitan yang lebih besar dalam mengakses pendapatan lain dan dengan masalah kesehatan yang lebih besar.
Dengan Keputusan Undang-undang ini, tunjangan sosial ini tidak lagi dapat diakumulasikan dengan pendapatan dari pekerjaan untuk semua orang, tidak seperti definisi sebelumnya yang menerapkan pembatasan ini hanya untuk pensiunan baru, tanpa mengurangi hak yang diperoleh atas tunjangan yang telah dibayarkan.
Sebelumnya, subsidi tersebut diberikan secara merata untuk kaum difabel dan lansia berusia 60 tahun ke atas dengan jumlah subsidi sebesar $350 setiap enam bulan sekali.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
