DILI, 31 agustus 2023 (TATOLI)— Perdana Menteri (PM) Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menganggap keputusan junta militer Myanmar, mengusir Kuasa Usaha atau Country Charge d’affaires Timor-Leste, Avelino Fernandes Ximenes Pereira dari Myanmar, tidak akan berdampak pada aksesi negara ini untuk menjadi anggota penuh ASEAN.
“Pengusiran warga kita, di Myanmar tidak berdampak pada kita untuk bergabung dengan ASEAN. Karena, ASEAN bukanlah Myanmar tapi Myanmar adalah salah satu dari ASEAN,” kata PM Xanana setelah melakukan pertemuan mingguan dengan Presiden Republik, José Ramos Horta di Istana Negara, Dili, kamis ini.
Xanana mengatakan Timor-Leste menjadi salah satu pendiri g7+, sebuah organisasi inter-pemerintah yang bertujuan untuk mendukung negara rentan, seperti Timor-Leste sendiri.
Menurut PM Xanana, Organisasi tersebut sekarang terdiri dari 20 negara yang telah diberikan status sebagai pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berbicara di PBB tentang tindakan dan dukungan untuk membantu komunitas internasional dalam membangun negara.
Berita terkait : Timor-Leste kutuk pengusiran diplomat oleh Junta Militer Myanmar
“Karena ini tidak berdampak, kami membantu banyak negara di benua Afrika yang tidak memiliki Pemerintah. Contohnya, Guinea-Bissau sebagai sebuah negara yang merdeka pada tahun 1974,” ungkap Xanana.
Sementara itu, berdasarkan laman resmi AFP, minggu (27/8/2023), menyebutkan, Junta militer Myanmar memerintahkan mengusir diplomat utama Timor-Leste. Myanmar meminta agar Kuasa Usaha atau Country Charge d’affaires pergi dari Yangon, Myanmar selambat-lambatnya 01 september 2023.
Keputusan itu diambil Junta dalam pertemuan yang diadakan pemerintahnya dengan pemerintahan bayangan yang dilarang. Diketahui, Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara berada dalam krisis sejak militer mengambil alih kekuasaan pada februari 2021, mengakhiri eksperimen singkat terhadap demokrasi dan memicu bentrokan dengan kekerasan.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
