DILI, 29 agustus 2023 (TATOLI)— Parlemen Nasional (PN), dengan suara bulat menyetujui resolusi dan mengecam keputusan Junta Militer Myanmar yang mengusir Kuasa Usaha Timor-Leste, Avelino Fernandes Ximenes Pereira dari Myanmar.
Menurut Wakil Ketua dari Fraksi CNRT di Parlemen, Duarte Nunes, mengatakan, Timor-Leste secara resmi mengecam tindakan Junta Militer dan memberikan solidaritas kepada rakyat Myanmar.
“Keputusan Junta Militer Myanmar yang mengusir Kuasa Usaha Timor dari negara tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak ingin ada negara lain yang ikut campur dalam pemerintahannya. Saya berharap pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN berikutnya di Jakarta, masalah ini bisa dibicarakan dan permasalahan rakyat Myanmar bisa terselesaikan”, katanya dalam sidang paripurna di Parlemen Nasiona, selasa ini.
Berita terkait : Timor-Leste kutuk pengusiran diplomat oleh Junta Militer Myanmar
Sementara itu, David Dias Ximenes “Mandati” dari Fraksi FRETILIN juga mengatakan bahwa, Timor-Leste adalah negara hukum dan demokratis, maka tidak diragukan lagi mendukung rakyat Myanmar untuk pembentukan demokrasi mereka. Asia Justice and Rights
Dilain pihak, Perwakilan AJAR (Asia Justice and Rights), Inocêncio Xavier, menegaskan bahwa organisasinya mendukung keputusan Pemerintah dan mengecam keputusan Junta Militer Myanmar yang mengusir Kuasa Usaha Timor dari negara tersebut.
Ketua Ombudsman Hak Asasi Manusia dan Keadilan (PDHJ), Virgílio Guterres “Lamukan”, juga mengutarakan lembaga tersebut jelas membela hak asasi manusia. Namun demikian, ia menganggap bahwa kecaman Timor-Leste terhadap junta militer Myanmar dapat mempersulit negara ini untuk bergabung dengan ASEAN, karena, dalam pandangannya, keanggotaan penuh suatu negara dalam Asosiasi harus dapat diterima oleh seluruh Negara Anggota.
Perlu diingat bahwa dasar keputusan Dewan Militer adalah, antara lain, pernyataan Perdana Menteri Xanana Gusmão baru-baru ini, yang menyatakan bahwa Timor-Leste akan mempertimbangkan kembali untuk bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, jika negara tersebut tidak berhasil meredakan situasi yang dialami di Myanmar dan berkontribusi bagi negara tersebut untuk kembali ke jalur demokrasi.
Sementara itu, berdasarkan laman resmi AFP, minggu (27/8/2023), menyebutkan, Junta militer Myanmar memerintahkan mengusir diplomat utama Timor-Leste. Myanmar meminta agar Kuasa Usaha atau Country Charge d’affaires pergi dari Yangon, Myanmar selambat-lambatnya 01 september 2023.
Berita terkait : PM Xanana : pengusiran diplomat dari Myanmar tidak berdampak aksesi TL ke ASEAN
Keputusan itu diambil Junta dalam pertemuan yang diadakan pemerintahnya dengan pemerintahan bayangan yang dilarang. Diketahui, Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara berada dalam krisis sejak militer mengambil alih kekuasaan pada februari 2021, mengakhiri eksperimen singkat terhadap demokrasi dan memicu konflik dengan kekerasan.
Reporter : Domingos Piedade Freitas/Penerjemah : Mirandolina Barros Soares
Editor : Isaura Lemos de Deus
