DILI, 18 mei 2023 (TATOLI)— Pengacara Australia, Bernard Collaery meminta pemerintah Australia untuk meminta maaf pada rakyat Timor-Leste atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu.
“Semua partai politik Australia harus meminta maaf atas sejarah masa lalu dan juga harus rendah hati. Pemerintah baru Timor dapat memulai hubungan baru, dan dapat berbicara dengan pemerintah Australia,” kata Bernard Collaery kepada wartawan di Bandara Internasional Presiden Nicolau Lobato, kamis ini.
Menurutnya, partai politik Australia harus meminta maaf kepada rakyat Timor, karena permasalahan batas laut. Hanya permintaan maaf yang dapat membangun kepercayaan antara dua negara.
“Sebagian kecil komunitas politik Australia ingin memenjarakan saya. Karena saya mendukung kemenangan negara Timor di batas laut, semoga itu tidak terjadi lagi,” katanya.
Berita terkait : Sambut Bernard Collaery dari Australia, MKOTT: TL harus tetap beri dukungan
Pemerintah Australia dan Timor-Leste memiliki sejarah yang hebat. Dengan demikian, diperlukan Australia dapat bergerak bersama secara baik, komersial, yudisial, dan moral.
Bernard Collaery menantikan pertemuan dengan Presiden José Ramos Horta dan para pemimpin politik lainnya untuk memberi tahu mereka bahwa sejarah mulai berubah dan harus memulai sejarah baru.
“Saya diberitahu tentang sejarah orang Timor pada masa pendudukan Jepang dan saya selalu ingat itu. Jadi saya telah memberikan sebagian dari hidup saya dan keluarga saya telah memberikan beberapa pengorbanan untuk membantu orang Timor, saya memiliki hak istimewa untuk berada di sini hari ini untuk memberikan semua yang dapat saya bantu,” tuturnya.
Diketahui, Bernard Collaery begitu tersanjung akan mendapat penghargaan medali kehormatan dari Presiden Republik, José Ramos Horta.
Bernard Joseph Edward Collaery adalah seorang pengacara dan mantan politikus Australia. Collaery adalah anggota Majelis Legislatif pertama di Australian Capital Territory untuk partai Residents Rally, dari tahun 1989 hingga 1992.
Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Menteri dan Jaksa Agung dari tahun 1989 hingga 1991 di Pemerintah Aliansi Kaine.
Pada bulan Juni 2018, Direktur Kejaksaan Umum Persemakmuran mendakwa Collaery berdasarkan Undang-Undang Informasi Keamanan Nasional (NSI) karena mengungkapkan informasi intelijen yang dilindungi.
Kasus ini berkaitan dengan skandal mata-mata Australia dan Timor-Leste, di mana pemerintah Australia menyadap kantor Timor-Leste untuk mendapatkan keuntungan selama negosiasi komersial dalam proses Laut Timor yang kaya sumber daya. Namun, pada Juli 2022, dakwaan tersebut dicabut oleh Jaksa Agung Mark Dreyfus.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz