DILI, 11 mei 2023 (TATOLI) –Universitas Nasional Timor-Leste (UNTL), melalui Fakultas Ilmu Sosial, mengadakan seminar dengan membahas upaya penentuan nasib sendiri bagi Sahara Barat.
Duta Besar Republik Demokratik Sahara Barat di Timor-Leste, Boibat Malainim Boibuat mengatakan, Sahara bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat di Sahara Barat. Ini memiliki strategi politik Front Polisario dalam mendapatkan pengakuan hukum internasional dan penentuan nasib sendiri bagi Sahara Barat.
Boibuat mengatakan perjuangan negara Sahara Barat sangat mirip dengan perjuangan rakyat Timor untuk kemerdekaan. ” Timor-Leste sadar mengetahui nilai kebebasan, penderitaan, dan penentuan nasib sendiri rakyat kita yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri melawan pendudukan,” katanya.
Berita terkait : Setujui suara solidaritas untuk Sahara Barat, Boibait apresiasi keputusan PN
Jadi, katanya bersama UNTL menggelar seminar ini untuk membahas secara mendalam penentuan nasib sendiri rakyat Sahara Barat untuk kebebasan. Kami berterima kasih kepada Akademi Timor-Leste, khususnya UNTL yang telah menyelenggarakan acara ini,” kata Boibuat dalam sambutannya di Caicoli, rabu.
Duta Besar itu menunjukkan bahwa strategi penentuan nasib sendiri didasarkan pada front Perserikatan Bangsa-Bangsa, front hukum untuk mencegah eksploitasi ilegal sumber daya alam negara, diplomasi dan penguatan posisi rakyat Sahara, pengaduan pelanggaran hak asasi manusia oleh penjajah dan front bersenjata perjuangan untuk pembebasan nasional.
Sementara, Direktur Center of Peace, Antero Benedito mengatakan seminar tersebut merupakan aksi solidaritas rakyat Timor atas pendudukan ilegal, pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya alam yang dihadapi rakyat Sahara Barat.
Benedito menekankan pentingnya seminar sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong mahasiswa dan aktivis hubungan internasional masa depan untuk mendukung keinginan masyarakat Sahara Barat mengenai pengakuan internasional dan kemerdekaan Sahara Barat.
Berita terkait : Bahas isu HAM, Menteri Adaljiza bertemu Perwakilan Sahara Barat dan Namibia
Sementara itu, pada tahun 1966, PBB mengizinkan penduduk untuk secara bebas menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, namun pada tahun 1975, wilayah tersebut diserbu secara ilegal oleh militer Maroko, yang menghambat referendum di negara tersebut.
Tim TATOLI (Penerjemah : Armandina Moniz)
