DILI, 22 Maret 2023 (TATOLI)— Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri, menyetujui pengajuan rancangan resolusi tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan dan pendekatan terpadu terhadap pembangunan para kaum muda.
Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Magalhães, mengatakan, rancangan resolusi tersebut disampaikan Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (MEJD), Armindo Maia dan Sekretaris Negara urusan Pemuda dan Olahraga (SEJD), Abrão Saldanha.
“Dengan Resolusi ini, Pemerintah menegaskan kembali komitmen, kemauan dan tekadnya terhadap pembangunan kepemudaan dan pelaksanaan Kebijakan Pemuda Nasional, serta menyetujui Rencana Aksi Pemuda 2023-2027 dengan menetapkan mekanisme pendekatan terpadu kepemudaan pembangunan yang ditetapkan dalam perencanaan nasional dari berbagai bagian antar-kementerian,” kata Menteri Fidelis pada wartawan usai rapat di kantor Pemerintah Dili, rabu ini.
Dijelaskan, resolusi Pemerintah ini pada hakekatnya bertujuan untuk meletakkan dasar bagi suatu cara baru bagi Pemerintah guna membuat peraturan undang-undang di bidang kepemudaan, dengan maksud, mendorong terciptanya norma-norma yang bermanfaat bagi perkembangan pemuda, yang menjadi landasan bagi masa depan Timor-Leste.
“Segala peraturan perundang-undangan yang mungkin dihasilkan oleh Pemerintah secara mendalam akan difokuskan pada dampaknya terhadap generasi muda, atau positif dan negatifnya serta kesesuaian norma yang dianalisis dengan Kebijakan Kepemudaan Nasional, sebagaimana peraturan undang-undang lain yang mengandung kewajiban bagi kaum muda,” tutur Fidelis.
Dia juga mengatakan, entitas yang bersifat privat, baik berstatus kepentingan publik atau tidak, juga didorong untuk mengadopsi dalam bisnis dan aktivitasnya. Apa pun sifatnya, ukuran penilaian internal tentang dampak terhadap kaum muda, didorong untuk mengejar tujuan dan pelaksanaan kegiatannya, yang dipertimbangkan dan ditentukan oleh Kebijakan Kepemudaan Nasional.
Rencana Aksi Nasional Kepemudaaan didasarkan pada lima bidang utama yaitu, pendidikan, hidup sehat, ketenagakerjaan, partisipasi masyarakat dan kekerasan. Di mana serangkaian intervensi diusulkan untuk dilaksanakan oleh berbagai antar kementerian.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
