iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, DILI

Partisipasi konferensi Qatar, Wakil Ketua PN : berantas korupsi jadi tantangan LDC

Partisipasi konferensi Qatar, Wakil Ketua PN : berantas korupsi jadi tantangan LDC

Wakil Ketua PN, Maria Angelina Lopes Sarmento yang hadir dalam Forum Parlemen di konferensi Forum PBB ke-V tentang Negara Terbelakang di Doha Qatar. Foto spesial

DILI, 09 maret 2023 (TATOLI)— Perwakilan Parlemen Nasional (PN) Timor-Leste yang menghadiri konferensi di Doha Qatar, menegaskan   banyak tantangan yang dihadapi negara-negara kurang berkembang, salah satunya masalah pemberantasan korupsi menjadi tantangan  LDC (Least Developed Countries).

Hal itu dikatakan  Wakil Ketua  PN, Maria Angelina Lopes Sarmento yang hadir dalam  Forum Parlemen di konferensi Forum PBB ke-V tentang Negara Terbelakang di Doha Qatar.

Konferensi PBB ke-V tersebut, membahas tentang negara-negara terbelakang , yang berlangsung di Doha, Qatar. Konferensi dimulai pada 04 sampai 09 maret 2023. Delegasi Timor-Leste hadir terdiri dari Presiden Republik Timor-Leste, José Ramos-Horta, dua anggota pemerintah  dan anggota PN.

Maria Angelina mengatakan, negara-negara kurang berkembang sering menghadapi serangkaian tantangan tata kelola, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan lembaga internasional.

“Negara-negara kurang berkembang sering menghadapi serangkaian tantangan tata kelola, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan lembaga internasional. Beberapa tantangan termasuk korupsi, institusi yang lemah dan ketidakstabilan politik, merupakan masalah yang sangat penting, yang dapat merusak upaya untuk meningkatkan tata kelola dan dapat merugikanya. Serta kemampuan LDC dalam mengatasi tantangan dalam pembangunan suatu negara,” kata  Maria Angelina  melalui siaran pers yang di akses Tatoli.

Selain itu, Wakil ketua juga menggarisbawahi pengalaman Timor-Leste dalam membuat parlemennya yang paling representatif, dengan memberikan kesempatan kepada perempuan, kaum muda dan kelompok untuk mewakili.

“Saat ini, di Timor-Leste, 40% perempuan di Parlemen Nasional dan 18%   di pemerintahan. Partai politik dapat dan harus memainkan peran kunci dalam mempromosikan partisipasi kelompok-kelompok tersebut,’’ paparnya.

Wakil Ketua PN juga menyoroti, pentingnya penguatan komisi parlemen dan peran pengawasan mereka terfokus pada isu-isu khusus seperti hak-hak perempuan, pembangunan kaum muda dan hak asasi manusia.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!