DILI, 21 juni 2022 (TATOLI)—Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepakat untuk meningkatkan kapasitas pegawai negeri bagian Manajemen Keuangan Publik (JFP) di kotamadya. Peningkatkan kapasitas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).
Wakil Menteri Keuangan (Menkeu), Antonio Freitas mengatakan, program tersebut didukung Uni Eropa melalui proyek UNDP dengan tema tingkatkan pengembangan lokal yang integritas, khususnya meningkatkan kapasitas otoritas kotamadya di Timor-Leste (TL). Tujuannya untuk memperbaiki kualitas pekerjaan di tingkat lokal.
Berita terkait : UNDP dukung tingkatkan kapasitas PNS di Timor-Leste
“Kemenkeu bekerjasama dengan UNDP, untuk mendukung pusat pelatihan dengan memberikan pelatihan pada pegawai negeri ditingkat kotamadya,” kata Wakil Menkeu, Antonio Freitas pada wartawan usai acara penandatanganan di Kantor Kementerian Keuangan, Aitarak Laran Dili, selasa ini.
Dikatakan, setelah penandatanganan kerjasama ini, dalam beberapa minggu lagi pelatihan tersebut akan mulai dilaksanakan,
“Saya tegaskan pegawai negeri dikotamadya untuk menggunakan kesempatan ini dengan baik,”ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua Kerjasama Uni Eropa di TL, Ramos Regada mengatakan, dukungan Uni Eropa pada proses desentralisasi dan dekonsentrasi di TL dengan total anggaran senilai $15 juta lebih.
Berita terkait : AMRT-UNDP tandatangan MoU untuk kembangkan sejarah Timor-Leste
“Anggaran tersebut sebagian besar untuk rakyat TL. Sementara dana senilai $12 juta dan $3.5 juta merupakan dukungan tambahan yang akan dilaksanakan UNDP,” katanya.
Selain itu, Perwakilan UNDP di Timor-Leste, Munkhtuya Altangeral menginformasikan bahwa, hasil laporan UNDP ditingkat kotamadya tentang kapasitas pegawai negeri yang berfokus pada JFP masih lemah.
“Dalam pelatihan tersebut UNDP akan mendatangkan pelatih internasional yang berpengalaman dibidang tersebut,” ungkapnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
