iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, PENDIDIKAN

40 Pegawai Kemenkeham akan ikuti pelatihan di Universitas Coimbra, Portugal

40 Pegawai Kemenkeham akan ikuti pelatihan di Universitas Coimbra, Portugal

Menteri Kehakiman, Manuel Cárceres. Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 08 Februari 2022 (TATOLI)— Sebanyak 40 pegawai dari Kementerian Kehakiman (Kemenkeham) akan mengikuti kursus pelatihan Hukum di Universitas Coimbra, Portugal.

Menteri Kehakiman, Manuel Cárceres menyebutkan 40 pegawai tersebut dari bagian notaris dan register. Mereka akan mengikuti pelatihan dengan tujuan agar bisa memenuhi  kebutuhan layanan notaris yang ditugaskan di  Kemenkeham.

“Timor-Leste sangat membutuhkan jasa notaris dan register untuk menjamin perkembangan Kemenkeham, terutama yang berkaitan dengan layanan pendaftaran notaris. Karena, kurangnya sumber daya manusia”, kata Menteri Manuel di sela-sela pembukaan   kursus pelatihan untuk pegawai negeri, notaris dan register di Colmera, Dili, senin ini.

Menurutnya, setelah menyelesaikan pelatihan notaris dan register akan kembali ke negara TL. Setelah mereka tiba di TL, akan melanjutkan pelatihan tambahan di Pusat Pelatihan Yudisial  dan Hukum (Centru Formasaun Judisiariu no Juridika-CFJJ), di Dili, selama dua setengah tahun.

“Para peserta pelatihan berasal dari fakultas hukum yang telah menyelesaikan studi universitas mereka di tanah air. Para wisudawan akan diseleksi Kemenkeham  yang berkoordinasi dengan Human Capital Development Fund (FDCH)”, ujarnya.

Dijelaskan, Kemenkeham dan Universitas Coimbra menjalin kerja sama yang erat dengan tujuan   memperkuat meningkatkan pelatihan sumber daya manusia di bidang peradilan.

“ Universitas Coimbra tetap berkomitmen   memperkuat kerja sama di bidang peradilan, khususnya di Pusat Pelatihan Hukum dan Peradilan (CFJJ) untuk melatih hakim, jaksa, pengacara, notaris dan  register (pencatatan sipil),” katanya.

Dikatakan, kelompok pertama dari TL terdiri dari notaris dan register  dan pengacara swasta (20 orang) akan mengikuti kursus di Universitas Coimbra selama enam bulan. Kelompok kedua, terdiri dari 20 orang akan berangkat pada oktober tahun ini.

Direktur Umum Kementerian Kehakiman, Marcelina Tilman da Silva, mengatakan, sebaliknya, mata pelajaran seperti pengetahuan dasar bahasa Portugis, kode etika sipil, pencatatan sipil, Konstitusi RDTL dan etika profesi adalah bagian dari materi pelatihan.

Dilain pihak, Longuinhos da Costa Mau, salah satu peserta, mengatakan, dirinya  bersyukur dapat berpartisipasi dalam  kursus untuk memperoleh keterampilan baru. Karena, cara ini memberikan kontribusinya untuk pembangunan negara dalam pelayanan keadilan.

Menurut rencana, 20 orang dari kelompok pertama akan berangkat ke Portugal pada tanggal 22 februari ini.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor   : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!