DILI, 27 sepetember 2021 (TATOLI)– Sekretariat Negara urusan Kesetaraan dan Inklusif (SEII) bersama dengan para mitra mulai mendiskusikan rencana dukungan partisipasi kaum perempuan dalam empat pemilihan yang akan segera terjadi di Timor-Leste (TL).
Mitra yang berpartisipasi aktif dalam workshop memperkuat partisipasi perempuan di pemilihan terdiri dari, GMPTL (Grupo Mulheres Parlamentar Timor-Leste), MOFE Timor-Leste (Movimentu Feto Foinsa’e), Plan International, Patria dan juga CAUCUS.
Sekretaris Negara urusan Kesetaraan dan Inklusif, Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus mengatakan diskusi ini untuk menguatkan kembali rencana dukungan kaum perempuan dalam pemilihan Presiden Republik, Parlamentar, Kepala Daerah dan Pemilihan Tingkat Kotamadya yang akan diselengarakan untuk pertama kalinya.
“Saat ini tim kami sudah siap dan wokshop ini untuk mempersiapkan rencana di kotamadya, RAEOA dan juga persiapan nasional untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan yang akan terjadi. Workshop ini dilakukan dengan para mitra dan berdiskusi, dengan pengalaman yang dimiliki tim dari SEII,” kata Sekretaris SEII kepada wartawan di Aula Delta Nova, senin ini.
Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari kaum perempuan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republika, selain dari Partai KHUNTO yang mencalonkan Armanda Berta. Namun, pihaknya melihat bahwa banyak kaum perempuan yang memiliki potensi yang tinggi untuk berpartisipasi.
Menurutnya, sistem patriarki di Timor-Leste menjadi hambatan paling besar untuk kaum perempuan karena kurangnya dukungan dari publik serta media agar memberi ruang bagi perempuan untuk mengesperesikan pemikirannya serta kapasitas yang ada.
“Tim selalu bekerja keras, namun tetap membutuhkan dukungan. Jadi, kami membutuhkan dukungan semua orang termasuk kaum laki-laki, dari LGBTQIA (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer/Questioning, Interseks, dan Aseksual/Aromantik/Agen), dan para penyandang disibilitas,” kata Sekretaris SEII.
Sementara itu, Direktur Yayasan CAUCUS, Teresina Maria Noronha Cardoso mengungkapkan salah satu faktor yang menghambat perempuan untuk mencalonkan diri dalam jabatan penting adalah masalah keuangan dan terlalu cepat berumah tangga.
Teresina meminta partai politik untuk mengusulkan kaum perempuan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik dan harus memberi dukungan keuangan serta suara.
“Banyak perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik dan mereka memiliki kualitas. Namun, masalah keuangan menjadi kendala bagi kaum perempuan untuk mencalonkan diri juga dibutuhkan Partai Politik yang memilih kaum perempuan. Faktor lainnya, terlalu dini berumah tangga sehinga menghambat proses pengembangan diri kedepan,” jelasnya.
Menurut data dari SEII, angka partisipasi kaum perempuan dalam pemerintahan 16%, parlamen 40%, kepala desa 5%, dan kepala kampung 4%. Namun angka ini dianggap belum bisa mencapai rencana strategis tahun 2011 – 2030.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
