iklan

HUKUM, POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE, KEAMANAN

Cegah pelintas ilegal, Dubes RI temui PM Taur 

Cegah pelintas ilegal, Dubes RI temui PM Taur 

Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste, Sahat Sitorus. Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 24 september 2021 (TATOLI)—Duta  Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Timor-Leste (TL), Sahat Sitorus menemui Perdana Menteri  (PM) Taur Matan Ruak untuk membahas masalah pelintas batas ilegal dan kerjasama aparat keamanan kedua negara di area perbatasan di masa pandemi Covid-19.

Berita terkait :  Cegah pelintas ilegal, pemerintah perketat penjagaan perbatasan RI-TL

“Banyak hal penting yang kita bahas dengan beliau. Pertama   soal  peningkatan pengawasan di perbatasan.  Kita lakukan dengan diplomasi tingkat tinggi,  dalam arti tidak ada yang tercerai. Kita perlu mendorong agar kasus-kasus  pelintas ilegal  bisa dihentikan,” kata Dubes Sahat Sitorus kepada wartawan, usai bertemu dengan PM Taur Matan Ruak di kediamannya,  Farol,  Dili, jumat ini.

Menurutnya, pihak imigrasi   di perbatasan RI-TL perlu diberi pembelajaran dan pencerahan agar dapat mencegah terjadinya pelintas batas ilegal dimasa yang akan datang. Selain itu, aparat keamanan dari kedua negara perlu meningkatkan  penjagaan  selama Covid-19.

Berita terkait :  Daniel : Kenakan sanksi berat pada pelintas batas ilegal

“Karena jika memberikan kemudahan maka pelintas ilegal akan terus mempersulit pemerintah. Tetapi dengan kerja sama yang baik kita  terus dorong aparat keamanan kedua negara yaitu  PNTL, TNI dan UPF dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama  Covid-19,” jelasnya.

Ketika ditanya soal keputusan pemerintah TL untuk menempatkan F-FDTL    di perbatasan RI-TL, Dubes Sahat Sitorus mengatakan tidak ada masalah bagi Indonesia. Itu justeru mempermudah koordinasi dan komunikasi antar mereka (TNI, PNTL dan UPF)  untuk meningkatan pengawasan bersama.

Berita terkait : Cegah pelintas ilegal, pemerintah segera  tempatkan pasukan F-FDTL di perbatasan TL-RI

“Kita usulkan untuk membantu dan menambah anggota  tentara dan UPF, dengan melaksanakan pengawasan lewat drone atau apa saja. Karena untuk awasi  100 kilometer lebih, sangat sulit untuk menjaganya, jika hanya dijaga  500 orang,”kata Dubes Sahat Sitorus.

Sahat Sitorus juga mengatakan untuk mencegah agar tidak terjadi kasus pelintas batas ilegal dan penyelundupan barang maupun orang, maka masyarakat di perbatasan perlu diberikan kesadaran lewat sosialisasi   agar bisa memahami bahaya dari penyeludupan, kejahatan, penyeludupan narkorba dan lain-lain.

 Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor      : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!