iklan

POLITIK, DILI

Konstruksi Bandara Nicolau Lobato, pemerintah dan masyarakat Madohi lakukan dialog

Konstruksi Bandara Nicolau Lobato, pemerintah dan masyarakat Madohi lakukan dialog

Penduduk di empat kampung di Desa Madohi melakukan dialog dengan pemerintah mengenai rencana perluasan pembangunan Bandara Internasional Nicolau Lobato, di Desa Madohi, Komoro, senin (02/08). Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 02 agustus 2021 (TATOLI)- Menyikapi upaya pemerintah untuk konstruksi Bandara Internasional Nicolau Lobato, Komoro, Dili, senin ini, kelompok LOBAN dari empat kampung di Desa Madohi masing-masing, Loromatan, Beto Tasi, Anin Fuik dan Naroman, menggelar dialog antara pemerintah dan masyarakat Madohi untuk mecari solusi terkait rencana konstruksi Bandara Internasional Nicolau Lobato.

Acara dialog yang berlangsung di Kantor Desa Madohi dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Administrasi Negara, Sekretaris Negara untuk Hak Milik Tanah, Penerbangan Nasional Timor-Leste (ANTL – Aviação Nacionál Timor-Leste) dan juga masyarakat yang akan tergusur dengan adanya konstruksi perluasan bandara.

Sekretaris Kelompok LOBAN, Natalino Fernandes Ximenes menjelaskan, tujuan dari dialog ini untuk menegaskan kembali hak yang seharusnya diperoleh masyarakat yang terkena dampak sebelum dilakukan penggusuran dan memulai konstruksi.

“Kami ingin mendiskusikan hak yang masyarakat dapatkan jika nantinya rencana kosntruksi airport dilakukan,” kata Natalino  kepada Tatoli di Kantor Desa Madohi, Dili, senin ini.

Ia menambahkan, selama ini masyarakat bekerja sama demi berlangsungnya rencana pemerintah. Karena itu, dibutuhkan dialog agar bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat soal reklamasi bagi rumah, tanah, tumbuhan dan juga bangunan lainnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Octávio Perreira mengatakan, selama ini pihaknya sudah mengumpulkan data dari masyarakat yang terkena dampak konstruksi sebanyak 170 KK lebih  dari empat kampung di Desa Madohi, yakni Beto-Tasi (122 KK), Anin-Fuik (40 KK), Loron Matan (7 KK) dan Naroman (5 KK). Mereka diberi waktu untuk melakukan reklamasi agar bisa menghitung besarnya kerugian yang disebabkan konstruksi ini.

Pada kesempatan itu, Belarmino Filomeno Neves dari Kementerian Administrasi Negara menjelaskan bahwa untuk pendataan masyarakat sudah dilakukan sebelum tanggal 4 Desember 2021, sehingga data untuk reklamasi akan diambil berdasarakan pendataan tersebut.

“Reklamasi yang akan diajukan masyarakat mengenai tanah, rumah, tumbuhan dan lainnya akan dilihat dari data yang sudah diambil sebelum tanggal 4 desember tahun lalu. Jika,  hitungannya melebihi data yang sudah dikumpulkan tidak akan dihitung karena rencana konstruksi ini sudah lama dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah memberikan waktu satu minggu atau tepatnya sampai tanggal 10 bulan ini, agar masyarakat yang terkena dampak melakukan reklamasi.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor      : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!