DILI, 12 Juni 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste mengungkapkan bahwa hampir 25% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sejak 2023 hingga sekarang digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), seiring terus meningkatnya jumlah aparatur negara dan tenaga penasihat dalam satu dekade terakhir.
Fakta tersebut disampaikan Koordinator Kantor Kebijakan Dana Perminyakan di Kementerian Keuangan, Filipe Neri Machado, dalam presentasinya pada pembahasan APBN 2027 yang berlangsung di Kementerian Keuangan, Dili, Jumat ini.
Menurut Filipe, pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai serta transfer publik terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, kenaikan belanja modal yang terjadi setelah 2023 sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan anggaran.
Data yang dipaparkan menunjukkan total APBN Timor-Leste mencapai US$1,453 miliar pada 2021, meningkat menjadi US$1,734 miliar pada 2022, kemudian turun menjadi US$1,503 miliar pada 2023 sebelum kembali naik menjadi US$1,660 miliar pada 2024 dan US$1,817 miliar pada 2025. Pada 2026, APBN awal disetujui sebesar US$2,244 miliar dan meningkat menjadi US$2,314 miliar setelah revisi APBN.
Dari total APBN 2026 tersebut, alokasi untuk gaji dan tunjangan pegawai mencapai US$482,7 juta pada anggaran awal dan meningkat menjadi US$484,8 juta setelah revisi anggaran.
“Pengeluaran untuk gaji dan tunjangan terus meningkat setiap tahun dan mewakili sekitar 25 persen dari total alokasi APBN,” ujar Filipe.
Ia menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain, proporsi pengeluaran gaji aparatur negara di Timor-Leste tergolong sangat tinggi.
Berdasarkan data yang dipresentasikan, pengeluaran gaji di Timor-Leste mencapai 24,2 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang mencapai 11,4 persen, Vietnam 13,1 persen, Indonesia 10,3 persen, Thailand 7,1 persen, Singapura 5,2 persen, dan Filipina 4,5 persen.
Bahkan, angka tersebut jauh melampaui rata-rata negara berkembang yang berada pada 7,4 persen, serta rata-rata negara Asia yang hanya 4,5 persen.
Filipe menilai tingginya pengeluaran gaji tersebut berkaitan erat dengan struktur pasar kerja nasional yang masih sangat bergantung pada sektor publik.
“Kenaikan pengeluaran gaji terjadi seiring bertambahnya rekrutmen pegawai. Jika dibandingkan dengan negara lain, pengeluaran gaji di Timor-Leste jauh lebih tinggi karena penciptaan lapangan kerja masih lebih banyak diserap oleh sektor publik,” katanya.
Data ketenagakerjaan tahun 2024 menunjukkan jumlah pekerja formal di Timor-Leste mencapai sekitar 139.600 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 73.100 orang bekerja di sektor publik, sedangkan 66.500 orang bekerja di sektor swasta.
Presentasi tersebut juga menunjukkan bahwa pengeluaran gaji meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pegawai negeri dan tenaga penasihat. Sejak 2015, jumlah pegawai publik dan penasihat nasional maupun internasional meningkat sekitar 63 persen.
Dalam periode yang sama, total pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, penasihat nasional, dan penasihat internasional melonjak hingga 125 persen.
Kenaikan terbesar tercatat pada periode 2020–2021 sebesar 16 persen. Setelah itu, pengeluaran gaji kembali meningkat masing-masing 12 persen pada periode 2021–2022 dan 2022–2023.
Temuan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan APBN 2027 yang mengusung reformasi metodologi penganggaran baru. Pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan fiskal jangka panjang dengan mendorong pertumbuhan sektor swasta, memperluas penciptaan lapangan kerja produktif, serta mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap belanja publik dan Dana Perminyakan.
Melalui reformasi tersebut, pemerintah berharap ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk investasi produktif, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
