DILI, 29 Mei 2026 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste dan Uni Eropa (UE) menandatangani dua perjanjian pendanaan senilai sembilan juta euro atau sekitar US$10 juta dolar AS guna mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan digitalisasi sistem peradilan nasional Timor-Leste.
Kesepakatan tersebut mencakup program “Penciptaan dan Pengembangan Bisnis Berkelanjutan dan Ekonomi Sirkular (CRESCE)” serta inisiatif “Pemerintahan Elektronik untuk Sistem Peradilan di Timor-Leste (e-JUS TL)” yang ditandatangani, Jumat ini di Dili.
Program CRESCE dengan nilai pendanaan tiga juta euro atau sekitar US$3,4 juta dolar AS ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Urusan Ekonomi, Francisco Kalbuadi Lay, dan Duta Besar Uni Eropa untuk Timor-Leste, Thorsten Bargfred, yang disaksikan langsung oleh Direktur untuk Asia dan Pasifik Direktorat Jenderal Kemitraan Internasional UE, Pēteris Ustubs.
Program tersebut bertujuan mendukung pengembangan bisnis berkelanjutan dan ekonomi sirkular di Timor-Leste melalui diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penerapan pola produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.
Sementara itu, program e-JUS TL dengan pendanaan enam juta euro atau sekitar US$7 juta dolar AS ditandatangani oleh Menteri Kehakiman, Sérgio Hornai, bersama Pēteris Ustubs.
Inisiatif e-JUS TL bertujuan memperkuat tata kelola elektronik dalam sistem peradilan nasional guna meningkatkan akses terhadap layanan hukum, efisiensi institusi peradilan, dan kepercayaan publik melalui transformasi digital.
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito Freitas, mengatakan kedua perjanjian tersebut menjadi tonggak penting dalam kemitraan antara Timor-Leste dan Uni Eropa.
Menurutnya, kedua program mencerminkan visi bersama tentang pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan Rencana Strategis Pembangunan Timor-Leste 2011–2030 serta prioritas pemerintah saat ini.
“Perjanjian yang kami tandatangani hari ini mencerminkan visi bersama tersebut,” kata Bendito Freitas.
Ia menekankan pentingnya menyelaraskan kemitraan internasional dengan prioritas nasional, strategi implementasi yang jelas, dan hasil pembangunan yang terukur.
Sementara itu, Pēteris Ustubs kembali menegaskan komitmen jangka panjang Uni Eropa untuk mendukung diversifikasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital sektor peradilan di Timor-Leste.
Ia menyebut Timor-Leste sebagai “mitra demokratis penting di Indo-Pasifik” yang memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Asia Tenggara, dunia lusofon, dan kawasan Pasifik.
“Kami tidak melihat mitra kami melalui pendekatan transaksional jangka pendek. Kemitraan ini dibangun atas dasar nilai bersama, saling menghormati, dan dukungan terhadap tatanan internasional berbasis aturan,” ujarnya.
Menurutnya, kedua proyek tersebut merupakan bagian dari strategi Global Gateway Uni Eropa untuk mendorong investasi berkelanjutan, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur berkualitas di kawasan Asia-Pasifik.
Implementasi program akan dilakukan melalui pendekatan Team Europe yang melibatkan kerja sama antara Uni Eropa dan sejumlah negara anggota, termasuk Portugal, Italia, dan Lithuania.
Francisco Kalbuadi Lay menegaskan pemerintah Timor-Leste berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan transparan melalui implementasi proyek tersebut.
Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi generasi muda, perempuan, dan pelaku usaha kecil lokal, sekaligus memperkuat ketahanan negara terhadap perubahan iklim, kerawanan pangan, dan kemiskinan.
“Tujuan kami adalah membangun ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan peluang usaha bagi perempuan dan kaum muda serta memperkuat komunitas lokal,” katanya.
Kalbuadi Lay juga menekankan pentingnya pelaksanaan proyek secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil serta komunitas lokal.
Sementara itu, Menteri Kehakiman Sérgio Hornai menyebut program e-JUS TL sebagai “tonggak bersejarah” dalam modernisasi negara Timor-Leste.
Menurutnya, proyek tersebut akan memperkuat digitalisasi dan integrasi sistem peradilan nasional, meningkatkan efisiensi layanan hukum, memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ia menambahkan program tersebut juga sejalan dengan agenda nasional pemerintahan digital, proses aksesi Timor-Leste ke ASEAN, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
