DILI, 07 Maiu 2026 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste melalui Direktorat Nasional Infrastruktur Komunikasi (DNIK) mengklarifikasi bahwa proyek pemasangan antena Starlink di 450 pusat desa (suku) di seluruh wilayah nasional bersifat sementara dan bukan permanen.
Direktur Nasional Infrastruktur Komunikasi, Ambrosio Amaral, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk mendukung proses desentralisasi administrasi dan pemerintahan lokal sesuai permintaan dari Kementerian Administrasi Negara (MAE).
Penggunaan teknologi satelit Starlink dilakukan karena jaringan kabel serat optik (fiber optic) saat ini belum menjangkau seluruh wilayah pedesaan.
“Pemasangan antena Starlink ini bersifat sementara untuk menjamin konektivitas di kantor-kantor desa. Setelah jaringan serat optik menjangkau desa-desa tersebut, antena Starlink yang terpasang akan dinonaktifkan,” kata Ambrosio Amaral di Dili.
Berikut beberapa poin utama terkait proyek perluasan konektivitas tersebut adalah :
- Durasi layanan: Penggunaan Starlink diperkirakan berlangsung selama delapan bulan sambil menunggu kesiapan infrastruktur permanen.
- Biaya operasional: Pemerintah hanya membayar biaya layanan internet bulanan sekitar US$150 per suku tanpa membeli perangkat secara permanen.
- Status instalasi: Dari total target 450 suku, sebanyak 435 lokasi telah dipasangi antena, sementara sisanya masih dalam proses pemasangan oleh perusahaan Vorakai Lda.
- Tujuan strategis: Program ini bertujuan memfasilitasi akses internet berkualitas tinggi untuk mendukung Sistem Integrasi Manajemen Suku dan Desa (SIGSA) serta layanan publik lainnya di daerah terpencil.
- Rencana jangka panjang: DNIK akan memulai pembangunan jaringan serat optik sepanjang 1.500 kilometer tahun ini untuk menghubungkan kotamadya dengan pos administratif, sekolah, dan pusat kesehatan.
Proyek yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Kementerian Transportasi dan Komunikasi dengan perusahaan Vorakai Lda tersebut telah melalui proses uji coba dan tender publik (konkursu públiku) sejak tahun lalu.
Ambrosio Amaral menegaskan bahwa inisiatif tersebut murni didasarkan pada pertimbangan teknis guna memastikan seluruh institusi negara memiliki akses komunikasi yang andal dan tidak bermuatan politik.
Langkah itu juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan digital antara pusat perkotaan dan wilayah administratif terpencil.
TATOLI
