DILI, 14 Januari 2026 (TATOLI)— Plan International Timor-Leste (PITL), bersama Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Timor-Leste (FONGTIL) dan LSM CAUCUS meluncurkan program “Memperkuat Masyarakat Sipil Untuk Keberagaman”.
Program tersebut mendapatkan dukungan anggaran dari Uni Eropa (UE) sebesar U$2 juta. Namun, untuk pelaksanaan proyek tersebut dialokasikan dana sebesar U$700 ribu untuk kotamadya Ainaro, Ermera, Ataúro (Dili) dan Viqueque dengan durasi pelaksanaan selama tiga (3) tahun.
Direktur Eksekutif FONGTIL, Inocencio de Jesus Xavier, mengatakan acara peluncuran untuk merayakan kontrak antara anggota konsorsium seperti Plan International, FONGTIL dan CAUCUS bersama Uni Eropa untuk tahun lalu, sehingga hari ini diluncurkan untuk mengimplementasikan proyek ini ke empat (4) kotamadya.
“Program ini akan berfokus pada pemberdayaan kaum muda, aktivis, jaringan sektoral, organisasi perempuan, penyandang disabilitas termasuk komunitas LGBTQ+, bagaimana melakukan advokasi berdasarkan bukti dan memengaruhi kebijakan publik Negara,” kata Direktur Eksekutif FONGTIL kepada wartawan disela-sela acara yang digelar di Hotel Timor, Rabu ini.
Ia menambahkan bahwa proyek ini merupakan upaya masyarakat sipil untuk pemberdayaan guna mempromosikan keadilan sosial, hak yang inklusif dan berkelanjutan bagi Timor-Leste, sehingga FONGTIL memastikan bahwa melalui advokasi dapat mengembangkan dan memberdayakan partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa.
Sementara itu, Kepala Kerja Sama Delegasi UE di Timor-Leste Lotam Lerer mengatakan Uni Eropa merupakan aspek penting bagi masyarakat sipil untuk mendukung proyek-proyek khususnya yang berkaitan dengan program yang sedang diluncurkan saat ini.
“Dana yang disumbangkan bukan hanya untuk program ini, tetapi juga untuk program-program lain yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah lainnya,” katanya.
Pada kesempatan ini, Direktur Nasional Pengembangan Kesetaraan Gender di Sekretaris Negara untuk Kesetaraan dan Inklusi (SEII), Olga da Costa Monteiro, mengatakan bahwa kehadiran semua orang menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat masyarakat yang adil dan inklusif serta menghormati hak-hak semua orang.
Dikatakan, SEII mengakui bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran mendasar dalam proses pembangunan bangsa, masyarakat sipil bukan hanya mitra Pemerintah tetapi juga suara rakyat.
“Dalam konteks ini, perhatian khusus masih diberikan kepada perempuan muda dan berbagai kelompok rentan, karena mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan. Namun seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap kapasitas, informasi, dan ruang partisipasi. Memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal berarti berinvestasi dalam pelatihan,” katanya.
Oleh karena itu, diungkapkan bahwa, pembangunan inklusif tidak dapat dicapai tanpa partisipasi semua pihak. Karena itu, Pemerintah akan terus bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak meninggalkan siapa pun di belakang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan.
TATOLI
