DILI, 07 Januari 2026 (TATOLI) – Dewan Menteri menyetujui proyek Resolusi Pemerintah mengenai Rencana Strategis Keamanan Dalam Negeri 2011–2040, yang diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres.
Persetujuan ini menetapkan kerangka strategis jangka panjang bagi tindakan Kementerian Dalam Negeri bersama seluruh komponen Sistem Keamanan Dalam Negeri, sebagai wujud komitmen Pemerintah Konstitusional IX dalam mempromosikan lingkungan perdamaian, stabilitas, dan keamanan yang berkelanjutan di Timor-Leste.
“Rencana Strategis ini disusun untuk memperbarui dan menyelaraskan kembali dokumen perencanaan sebelumnya, seiring dengan perkembangan tantangan keamanan dalam negeri serta pelajaran yang diperoleh dari implementasi kebijakan selama ini,” demikian hasil laporan Rapat Dewan Menteri yang diakses TATOLI dari Laman resmi Pemerintah, Rabu ini.
Pemerintah menegaskan bahwa keamanan merupakan prasyarat penting bagi pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
Dokumen tersebut didasarkan pada visi masa depan yang memproyeksikan sebuah negara di mana warga negara hidup dalam damai, bebas dari rasa takut, dan terintegrasi dalam lingkungan masyarakat yang aman dan progresif.
Untuk mencapai visi tersebut, Rencana Strategis menetapkan misi yang jelas bagi Kementerian Dalam Negeri, yang berfokus pada perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keamanan internal. Seluruh proses ini dipandu oleh prinsip-prinsip penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusional, pencegahan, ketidakberpihakan, inklusivitas, artikulasi kelembagaan, serta keterkaitan antara keamanan dan pembangunan.
Secara struktural, Rencana Strategis Keamanan Dalam Negeri 2011–2040 dibagi ke dalam tiga periode strategis, yakni 2026–2030, 2031–2035, dan 2036–2040. Pelaksanaannya bertumpu pada empat pilar transversal, yaitu peningkatan kondisi pelayanan, penguatan kualitas pelayanan, konsolidasi kerangka hukum, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan mitra nasional maupun internasional.
Pilar-pilar ini mendukung pengembangan kapasitas lembaga-lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL), Layanan Migrasi, Otoritas Perlindungan Sipil, serta struktur terkait lainnya di bidang keamanan internal.
Rencana ini juga mengakui keterkaitan erat antara keamanan dan pembangunan dengan mengintegrasikan respons terhadap berbagai tantangan, seperti kejahatan transnasional, risiko bencana alam, serta faktor sosioekonomi yang memengaruhi stabilitas sosial.
Dalam konteks tersebut, pemerintah memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral yang selaras dengan komitmen regional dan internasional, khususnya dalam kerangka ASEAN, g7+, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama SDG 16.
Pelaksanaan Rencana Strategis Keamanan Dalam Negeri 2011–2040 akan dipimpin dan dikoordinasikan oleh anggota Pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan internal, bekerja sama dengan kementerian lain, badan-badan kedaulatan, pemerintah daerah, mitra internasional, masyarakat sipil, dan komunitas.
Implementasinya akan tunduk pada mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala. Dengan keputusan ini, Pemerintah menyediakan instrumen panduan yang komprehensif untuk memperkuat keamanan internal dan berkontribusi pada Timor-Leste yang lebih aman, stabil, dan makmur.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
