DILI, 22 Desember 2025 (TATOLI)— Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai instrumen suara rakyat sekaligus pilar penting dalam demokrasi dan pembangunan bangsa Timor-Leste.
Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão saat menjadi narasumber dalam program temu pers yang diselenggarakan oleh Sekretaris Negara untuk Komunikasi Sosial (SEKOMS) dengan tema “Peran Media sebagai Pilar Demokrasi untuk Proses Pembangunan Negara dan Bangsa” di Aula Komisi Pemilihan Umum Nasional (CNE), Colmera, Senin (22/12).
Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão mengatakan bahwa sebagai seorang jurnalis selama 50 tahun terakhir, meskipun dengan fasilitas yang terbatas, berbicara tentang peran media dalam demokrasi dan pembangunan bangsa Timor-Leste terdapat dua proses.
Proses pertama adalah pembangunan negara yang mendefinisikan badan kedaulatan untuk melihat kekuatan seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dengan komitmen untuk melayani negara.
“Proses lainnya adalah pembangunan negara yang melibatkan seluruh negara dan rakyat, termasuk lembaga-lembaga lain, terutama media. Sejak masa perlawanan hingga saat ini, seperti yang telah saya sebutkan, 50 tahun yang lalu ketika kemerdekaan diproklamasikan, saya bekerja sebagai jurnalis untuk melihat posisi Portugal dan posisi partai-partai demi perbaikan,” demikian disampaikan Kepala Pemerintahan.
Pemimpin perlawanan tersebut menegaskan bahwa sebagian orang menginginkan kemerdekaan dan ketika kemerdekaan tidak memperoleh dana, mereka melakukan protes. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian para jurnalis untuk ditulis.
Oleh karena itu, katanya, sejak masa perlawanan hingga periode pro-kemerdekaan dan kemerdekaan selama 23 tahun, media di Timor bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga instrumen perlawanan pembebasan, pendidikan kewarganegaraan, serta instrumen kontrol sosial.
“Selain itu, media juga menjadi suara rakyat, artinya informasi yang baik dapat disampaikan oleh media dan hal-hal buruk juga harus disampaikan sesuai dengan misinya dalam kebebasan dan demokrasi,” katanya.
Dengan demikian, laporan media dapat membuka ruang kebebasan berekspresi sekaligus membuka ruang bagi kebenaran, untuk mencari apa yang benar dan apa yang salah, guna memperkuat kesadaran nasional pada saat negara berupaya untuk maju dan berkembang.
Dalam konteks demokrasi yang dijalani, ia mengatakan bahwa Timor-Leste tidak hanya melihat ke dalam negeri, tetapi juga melihat ke luar, sehingga ketika berbicara tentang demokrasi dan kebebasan pers, dapat dilakukan dengan sudut pandang yang lebih luas untuk mendeteksi di mana kebebasan pers berada dan bagaimana penerapannya.
“Dalam demokrasi, media menjadi pilar yang sangat penting bagi warga negara dan juga menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Melalui radio komunitas, surat kabar, televisi, dan platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang proses demokrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berkontribusi, bukan hanya menuntut hak.
Ketika berbicara tentang proses demokrasi, katanya, mencakup pemilihan umum, kampanye, kongres, dan keputusan politik. Semua proses tersebut harus dianalisis demi kepentingan rakyat, karena dalam demokrasi masyarakat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk berkontribusi.
“Dengan demikian, ketika kita membicarakan konstitusi dan kebebasan, konstitusi harus menjamin kebebasan pers, namun kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk memberi ruang bagi opini publik dan debat yang konstruktif,” pungkasnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
