DILI, 19 September 2025 (TATOLI)– Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis laporan terbaru berjudul “Menyelamatkan Nyawa, Menghemat Pengeluaran” yang menyoroti perlambatan penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) serta meningkatnya tantangan di bidang kesehatan mental.
Laporan yang dirilis pada 18 september tahun ini, menggarisbawahi urgensi tindakan global dan mendesak komitmen politik lebih kuat menjelang Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Keempat (HLM4) pada 25 September mendatang di New York.
WHO menekankan bahwa investasi tambahan sebesar US$3 per orang per tahun dalam pencegahan dan pengendalian PTM mampu memberikan manfaat besar, termasuk menyelamatkan hingga 12 juta jiwa, mencegah 28 juta serangan jantung dan stroke, serta menghasilkan keuntungan ekonomi lebih dari US$1 triliun pada tahun 2030.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut PTM dan kondisi kesehatan mental sebagai “pembunuh diam-diam” yang mengancam generasi mendatang.
“Kita memiliki perangkat untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan. Negara-negara seperti Denmark, Korea Selatan, dan Moldova menunjukkan kepemimpinan, sementara banyak negara lain masih tertinggal. Investasi melawan PTM adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.
Data WHO menunjukkan bahwa meski 82% negara berhasil menurunkan angka kematian akibat PTM pada 2010–2019, 60% di antaranya mengalami perlambatan dibanding dekade sebelumnya. Bahkan, beberapa negara mencatat peningkatan kembali angka kematian.
Saat ini, PTM menjadi penyebab utama kematian global, sementara lebih dari satu miliar orang hidup dengan gangguan kesehatan mental. Lebih mengkhawatirkan, hampir 75% kematian terkait PTM dan kesehatan mental terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, menelan korban sekitar 32 juta jiwa setiap tahun.
Solusi untuk mengatasi masalah ini, menurut WHO, sebenarnya terjangkau dan hemat biaya. Implementasi paket intervensi “Best Buys”, antara lain pajak tembakau dan alkohol, pembatasan pemasaran berbahaya, pengendalian hipertensi, dan skrining kanker serviks, dapat dilaksanakan dengan biaya tambahan rata-rata US$3 per orang per tahun.
Namun, WHO menyoroti hambatan besar dari kepentingan industri. Perusahaan tembakau, alkohol, dan makanan ultra-olahan disebut sering menghalangi, melemahkan, atau menunda kebijakan penyelamatan nyawa.
“Tidak dapat diterima bahwa kepentingan komersial mengambil keuntungan dari peningkatan kematian dan penyakit. Pemerintah harus mengutamakan rakyat di atas keuntungan,” tegas Etienne Krug, Direktur Departemen Penentu, Promosi, dan Pencegahan Kesehatan WHO.
Pertemuan HLM4 dipandang sebagai kesempatan politik paling signifikan dalam satu dekade terakhir untuk mendorong perubahan global. Deklarasi Politik yang akan diadopsi diharapkan menjadi komitmen baru bagi negara-negara untuk mempercepat pencapaian target 2030 sekaligus menyusun visi jangka panjang.
Sementara itu, Devora Kestel, Direktur Departemen PTM dan Kesehatan Mental WHO, menegaskan bahwa pilihan ada di tangan pemerintah.
“Kita tahu apa yang berhasil. Waktunya bertindak adalah sekarang. Pemerintah yang bertindak tegas akan menyelamatkan nyawa dan memperkuat ekonomi, sementara yang menunda akan menghadapi konsekuensi nyawa hilang dan melemahnya pertumbuhan,” katanya.
WHO menyerukan langkah nyata kepada para pemimpin dunia, termasuk memperkuat layanan kesehatan primer, mengenakan pajak kesehatan pada produk berisiko, melindungi anak-anak dari pemasaran berbahaya, memperluas akses obat esensial, serta menghentikan campur tangan industri dalam kebijakan kesehatan.
Dengan HLM4, WHO berharap negara-negara anggota PBB dapat menyepakati Deklarasi Politik ambisius yang berlandaskan hak asasi manusia, berbasis bukti, serta berorientasi pada aksi untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
