PBB : 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan
DILI, 06 Oktober 2026 (TATOLI) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz, yang memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencaharian.
Dalam analisis laporan terbaru, PBB melalui UN Women yang dipublikasikan pada Jumat (02/10) itu menyebutkan sekitar 22 juta orang lainnya berpotensi mengalami kerawanan pangan dalam skenario dampak moderat, di mana perempuan dan anak perempuan menyumbang 53 persen dari jumlah tersebut.
Angka ini akan menambah jumlah sekitar 208 juta perempuan dan anak perempuan yang saat ini sudah mengalami kerawanan pangan atau kekurangan gizi di berbagai negara yang tercakup dalam laporan tersebut.
“Negara-negara dengan populasi terbesar memiliki jumlah absolut perempuan dan anak perempuan terbanyak yang mungkin menghadapi kerawanan pangan,” ujar Wakil Direktur Eksekutif UN Women, Nyaradzayi Gumbonzvanda, kepada para wartawan di Jenewa.
Ia mengatakan bahwa negara-negara seperti Sudan Selatan, Sudan, Haiti, Yaman, dan Palestina menghadapi risiko yang lebih terkonsentrasi akibat adanya berbagai sumber kerentanan yang saling tumpang tindih yang berdampak pada perempuan dan anak perempuan.
Di Lebanon, jumlah tambahan perempuan dan anak perempuan yang berisiko mengalami kerawanan pangan setara dengan hampir 4% dari populasi perempuan di negara tersebut, ujar Gumbonzvanda; angka ini merupakan proporsi tertinggi kedua di antara negara-negara yang tercakup dalam laporan tersebut.
Gumbonzvanda menekankan bahwa perempuan dan anak perempuan kerap menanggung beban terberat selama krisis pangan. Mereka mengurangi jatah makanan atau bahkan tidak makan demi memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya sambil terus menghadapi kesenjangan dalam hal pekerjaan, akses layanan keuangan, dan sumber daya ekonomi.
Badan PBB itu menyerukan penanggulangan terpadu yang meliputi penguatan bantuan pangan dan tunai, program perlindungan dan mata pencaharian, serta dukungan pertanian, penyaluran sumber daya ke wilayah-wilayah yang paling rentan dan peningkatan pengumpulan data mengenai kondisi perempuan dan anak perempuan guna mengidentifikasi kelompok yang paling terdampak.
Gumbonzvanda menegaskan bahwa penanganan krisis ini tidak hanya membutuhkan upaya kemanusiaan, tetapi juga perdamaian dan keamanan, de-eskalasi, dan juga dukungan bagi solusi diplomatik yang mampu mendorong stabilitas di tingkat regional maupun global.
Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan akan adanya potensi dampak serius terhadap ketahanan pangan global akibat dampak simultan dari sejumlah guncangan internasional, termasuk krisis di sekitar Selat Hormuz.
TATOLI kutip dari UN Women dan Antaranews
