DILI, 15 Juli 2026 (TATOLI) – Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Koordinator Sosial, Menteri Pembangunan Pedesaan dan Perumahan Rakyat, Mariano Assanami Sabino, menegaskan bahwa rekonsiliasi yang sejati hanya dapat terwujud apabila dibangun di atas fondasi kebenaran, pelestarian memori sejarah, dan keadilan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional Timor-Leste.
Pernyataan tersebut disampaikan Assanami saat mewakili Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão membuka konferensi International Conference on Truth, Memory, and Justice for Peacebuilding and Reconciliation yang diselenggarakan UNESCO dan Centro Nacional Chega! (CNC), di Palm Spring Hotel, Dili, Rabu ini.
Menurut Assanami, pengalaman Timor-Leste selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi tidak dapat dipisahkan dari komitmen untuk mengungkap kebenaran, menghormati para korban, serta memastikan keadilan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Pengalaman Timor-Leste membuktikan bahwa rekonsiliasi tidak dapat dibangun tanpa komitmen yang kuat terhadap kebenaran, memori, dan keadilan sosial,” katanya.
Ia mengatakan lokasi penyelenggaraan konferensi di Balide memiliki makna historis yang mendalam karena berada tidak jauh dari bekas Penjara, yang pada masa pendudukan menjadi simbol penindasan, penahanan, dan penderitaan rakyat Timor-Leste.
Kini, kawasan tersebut telah bertransformasi menjadi Pusat Arsip Nasional yang dikelola Centro Nacional Chega! untuk menyimpan dokumen Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR), sebagai upaya menjaga sejarah bangsa agar tetap hidup bagi generasi mendatang.
“Memori bukan sekadar catatan masa lalu. Memori merupakan fondasi untuk membangun masa depan. Dengan menjaga sejarah dan suara para korban, kita memastikan pengalaman bangsa ini menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya,” ujarnya.
Assanami menambahkan bahwa menjelang kepemimpinan Timor-Leste di ASEAN pada 2029, negara ini membawa pengalaman rekonsiliasi nasional sebagai kontribusi bagi kawasan.
Menurutnya, perdamaian tidak hanya berarti berakhirnya konflik, tetapi juga hadirnya keadilan dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keadilan transisional bukan sekadar konsep akademis, melainkan bagian dari proses pembentukan negara yang hingga kini masih menjadi landasan berbagai kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen melaksanakan rekomendasi dalam Laporan Chega! dan memastikan memori sejarah, kebenaran, serta martabat para korban menjadi bagian permanen dari pembangunan nasional.
Assanami menjelaskan strategi pemerintah dalam memperkuat keadilan transisional bertumpu pada tiga prioritas utama.
Prioritas pertama adalah reparasi yang berpusat pada korban melalui pemberian dukungan material, sosial, dan psikologis guna memulihkan martabat serta kesejahteraan para penyintas pelanggaran hak asasi manusia.
Prioritas kedua ialah melanjutkan upaya mengungkap nasib orang-orang yang hilang selama masa konflik agar keluarga korban memperoleh kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka.
Sedangkan prioritas ketiga adalah mempercepat digitalisasi dan pelestarian arsip nasional, termasuk kesaksian serta dokumen yang dihimpun CAVR, agar sejarah Timor-Leste tidak dapat dihapus, diputarbalikkan, ataupun dilupakan oleh generasi mendatang.
“Pemerintah memandang memori sebagai warisan sipil yang sangat penting bagi seluruh bangsa,” katanya.
Selain itu, pemerintah bersama Centro Nacional Chega! dan para pendidik terus mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dan pelajaran dari Laporan Chega! ke dalam kurikulum pendidikan nasional.
Menurut Assanami, generasi muda perlu memahami bahwa kemerdekaan dan demokrasi bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan dengan sendirinya, melainkan nilai yang harus terus dijaga dan diwariskan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelestarian memori saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan keadilan sosial.
“Rekonsiliasi sejati tidak dapat berdiri kokoh di tengah masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, dan eksklusi sosial. Jika kita telah mengakhiri kekerasan akibat pendudukan tetapi masih membiarkan warga kehilangan kesempatan hidup yang layak, maka janji kemerdekaan belum sepenuhnya kita penuhi,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan yang inklusif melalui penguatan program perlindungan sosial bagi keluarga rentan, janda korban konflik, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.
Pemerintah juga melanjutkan modernisasi sistem peradilan melalui digitalisasi layanan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan keadilan, khususnya di wilayah pedesaan.
Assanami mengatakan pembangunan inklusif menjadi prioritas Pemerintah Konstitusional IX melalui investasi pada pengembangan sumber daya manusia, penyediaan air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan vokasi bagi generasi muda.
Di tingkat internasional, lanjutnya, Timor-Leste juga terus memperkuat perannya melalui keanggotaan ASEAN dan kepemimpinannya di kelompok negara rapuh g7+, sebagai bukti bahwa pengalaman menghadapi konflik dapat menjadi kontribusi bagi perdamaian dunia.
Namun, ia menekankan bahwa kredibilitas Timor-Leste di tingkat internasional harus diawali dengan keberhasilan membangun keadilan sosial di dalam negeri.
“Kita tidak dapat mempromosikan perdamaian di dunia apabila belum mampu memperkuat keadilan sosial di negara kita sendiri,” katanya.
Menutup sambutannya, Assanami menyampaikan apresiasi kepada UNESCO, Centro Nacional Chega!, Pemerintah Republik Korea, KOICA, serta seluruh mitra internasional yang terus mendukung upaya Timor-Leste dalam melestarikan memori sejarah, menghormati para korban, dan memperkuat rekonsiliasi menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
