DILI, 03 Juli 2026 (TATOLI) – Timor-Leste Australia Business Council (TL-ABC) resmi meluncurkan Advocacy Agenda 2026–2030, sebuah agenda reformasi lima tahun yang disusun berdasarkan masukan para anggota untuk memperkuat iklim usaha di Timor-Leste sekaligus mendukung prioritas reformasi pemerintah, sejalan dengan komitmen negara dalam keanggotaan ASEAN dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Agenda tersebut menjadi peta jalan praktis guna mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari perizinan, kepabeanan, akses pembiayaan, kepemilikan lahan hingga penyediaan energi. Dokumen tersebut disusun melalui survei, wawancara dengan anggota, kajian regulasi, serta disahkan dalam rapat umum TL-ABC.
Pemimpin Strategis TL-ABC, Catherine White, mengatakan peluncuran agenda tersebut merupakan tonggak penting bagi organisasi yang baru berdiri pada 2024 sebagai wadah kerja sama bilateral antara Timor-Leste dan Australia di bidang perdagangan, investasi, dan pengembangan sektor swasta.
“Hari ini merupakan momen yang membanggakan bagi Timor-Leste Australia Business Council. Agenda advokasi ini adalah suara kolektif para anggota mengenai bagaimana kami dapat bekerja sama dengan pemerintah dan para mitra untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta Timor-Leste,” kata Catherine dalam peluncuran agenda tersebut.
Ia menjelaskan, saat ini TL-ABC memiliki lebih dari 50 anggota yang berasal dari berbagai sektor, antara lain pariwisata dan perhotelan, konstruksi, logistik, manufaktur, jasa keuangan, teknologi, kelautan, serta energi. Perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan sekitar 5.000 tenaga kerja, menjadikan TL-ABC sebagai salah satu representasi penting sektor swasta formal di Timor-Leste.
Menurut Catherine, agenda tersebut dibangun berdasarkan pengalaman nyata dunia usaha, baik keberhasilan maupun tantangan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan mampu menjadi dasar dialog konstruktif bersama pemerintah.
Ia menegaskan, agenda tersebut bukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, melainkan peta jalan implementasi yang bertujuan membantu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi dunia usaha.
“Reformasi yang kami dorong selaras dengan prioritas pemerintah serta komitmen Timor-Leste dalam ASEAN dan WTO. Kami ingin menjadi mitra konstruktif yang membantu mengubah kebijakan menjadi hasil yang dapat dirasakan,” ujarnya.
Agenda Advokasi TL-ABC dibangun di atas lima pilar utama, yakni reformasi administrasi dan regulasi, investasi dan sistem keuangan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mobilitas pekerja, pengembangan sektor ekonomi yang kompetitif, serta penguatan kemitraan ekonomi antara Timor-Leste dan Australia. Kelima pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 13 prioritas strategis.
Sejumlah prioritas utama yang diusulkan antara lain mengaktifkan kembali Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan sebagai wadah resmi dialog pemerintah dan sektor swasta, membentuk kelompok kerja teknis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung implementasi bertahap, mempercepat penyelesaian visa bisnis, memperluas penggunaan sistem pembayaran digital, meningkatkan promosi destinasi wisata bersama Kementerian Pariwisata, serta memperkuat dialog dengan EDTL mengenai pengembangan energi terbarukan.
Selain itu, TL-ABC juga mendorong penguatan hubungan ekonomi kedua negara melalui pembahasan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Double Tax Agreement) serta perluasan kehadiran Austrade guna meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah.
Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Timor-Leste, Caitlin Wilson, menyampaikan apresiasi atas peluncuran agenda tersebut dan menyebutnya sebagai pencapaian penting bagi organisasi yang masih tergolong muda.
“Saya mengucapkan selamat kepada Timor-Leste Australia Business Council atas peluncuran Advocacy Agenda 2026–2030. Dalam waktu yang singkat sejak didirikan pada 2024, organisasi ini telah berkembang menjadi suara penting bagi dunia usaha,” katanya.
Ia menegaskan TL-ABC merupakan organisasi independen yang dipimpin oleh pelaku usaha, sementara Pemerintah Australia hanya memberikan dukungan pada tahap awal pembentukan jaringan tersebut.
Menurutnya, keberadaan sektor swasta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional Timor-Leste melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, investasi, serta diversifikasi ekonomi.
Ia menambahkan bahwa Australia mendukung upaya reformasi ekonomi Timor-Leste, termasuk implementasi komitmen ASEAN dan WTO, melalui kemitraan yang berfokus pada pertumbuhan perdagangan, investasi, serta peningkatan kapasitas sektor swasta.
“Kami percaya masih banyak peluang yang dapat dikembangkan melalui kerja sama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, potensi Timor-Leste dapat diubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Wilson.
Pada kesempatan tersebut, Dubes juga mengumumkan bahwa Australia dan Pemerintah Timor-Leste akan kembali menyelenggarakan Forum Bisnis Timor-Leste–Australia untuk ketiga kalinya pada tahun ini dengan format business-to-business (B2B), guna mempertemukan pelaku usaha kedua negara dalam menjajaki peluang kemitraan dan investasi baru.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
