DILI, 28 Juni 2026 (TATOLI) – Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menegaskan pentingnya hukum laut internasional sebagai landasan bagi penyelesaian sengketa maritim, perlindungan sumber daya kelautan, dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan saat menghadiri Konferensi Tahunan ke-V Instituto Português de Direito do Mar (IPDM) di Fakultas Hukum Universitas Lisbon, Portugal.
Dalam pidatonya, Xanana menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara atas undangan yang diberikan. Ia mengatakan kehadiran Timor-Leste secara berkelanjutan dalam konferensi IPDM menjadi bukti eratnya kerja sama akademik dan kelembagaan antara Timor-Leste dan Portugal.
Perdana Menteri menegaskan bahwa berbagai pencapaian Timor-Leste, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun penetapan batas maritim, bukanlah keberhasilan individu, melainkan hasil perjuangan seluruh rakyat Timor-Leste yang selama bertahun-tahun menunjukkan keberanian, ketekunan, dan kesabaran.
Menurut Xanana, dukungan masyarakat internasional, khususnya rakyat Portugal, turut memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan negara Timor-Leste.
Mengenai hukum laut, Xanana menegaskan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa batas maritim Timor-Leste dengan Australia dan Indonesia.
Ia mengatakan UNCLOS tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menurutnya, instrumen hukum tersebut juga terus berkembang melalui mekanisme hukum internasional, termasuk melalui International Court of Justice dan International Tribunal for the Law of the Sea.
“Timor-Leste menggunakan mekanisme konsiliasi wajib untuk pertama kalinya dalam sejarah UNCLOS guna menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Australia. Kami berharap pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi penyelesaian sengketa secara damai di kawasan ini,” kata Xanana.
Ia juga mengajak negara-negara di kawasan untuk memperkuat kerja sama di bidang perikanan, navigasi, konservasi maritim, dan keamanan laut guna menghadapi tantangan bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Xanana turut menyoroti komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru melalui Kebijakan dan Rencana Aksi Promosi Ekonomi Maritim yang Tangguh dan Berkelanjutan 2025–2035, yang bertujuan menjadikan sektor kelautan sebagai penggerak utama pembangunan nasional.
Menurutnya, laut merupakan bagian dari identitas nasional sekaligus aset strategis Timor-Leste, terutama karena negara ini berada di kawasan Segitiga Karang yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut menghadapi ancaman serius berupa perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, pencemaran, dan praktik penangkapan ikan ilegal yang memerlukan respons bersama dari komunitas internasional.
Karena itu, Pemerintah Timor-Leste akan terus berinvestasi dalam penelitian ilmu kelautan serta memperluas kerja sama internasional guna memastikan keberlanjutan ekosistem laut bagi generasi mendatang.
Xanana juga berharap generasi muda Timor-Leste yang mengikuti program Sekolah Musim Panas mengenai perencanaan tata ruang maritim dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi terhadap pengelolaan laut yang berkelanjutan dan pembangunan nasional.
Seminar internasional tersebut turut dihadiri Sekretaris Negara Perikanan dan Kelautan, Salvador Malheiro, Direktur Fakultas Hukum Universitas Lisbon, Eduardo Vera-Cruz Pinto, Profesor Emeritus José Manuel Sérvulo, Profesor Carlos Blanco de Morais, Presiden IPDM, Vasco Becker-Weinberg, Menteri Pendidikan Timor-Leste, Dulce de Jesus Soares, serta Kepala Kabinet Perdana Menteri Timor-Leste, Elizabeth Exposto.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
