DILI, 28 Mei 2026 (TATOLI) – Parlamen Nasional (PN) menyetujui usulan revisi Anggaran tahun 2026 dengan 42 suara setuju, 23 suara abstain dari fraksi oposisi FRETILIN dan PLP dan tidak ada suara yang menolak dalam tahap debat umum usulan revisi anggaran tersebut yang digelar di ruang pleno PN, Kamis ini.
“Dengan demikian, Revisi Anggaran telah disetujui pada tahap debat umum ini,” ujar Ketua Parlemen Nasional, Maria Fernanda Lay, di ruang sidang pleno Parlemen Nasional.
Sesuai agenda, pembahasan pada tahap spesial akan berlangsung pada 29 Mei hingga 02 Juni ini, dengan metodologi pembahasan secara rinci terhadap setiap pasal dan ayat dalam rancangan undang-undang tersebut.
Usulan perubahan akan diajukan pada akhir pembahasan dan pemungutan suara tahap spesial. Setelah tahap tersebut selesai, Parlemen akan langsung melanjutkan dengan pemungutan suara final global secara keseluruhan.
Dalam usulan Revisi Anggaran tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar US$192 juta untuk tujuh langkah prioritas, terutama guna menjamin keamanan energi dan ketahanan pangan nasional terkait dampak perang di Timur Tengah.
Langkah pertama adalah pembelian bahan bakar untuk cadangan nasional dengan alokasi sebesar US$174,3 juta. Pada April lalu, Pemerintah telah mentransfer anggaran kepada Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral (MPRM) untuk menandatangani kontrak penyediaan 80 juta liter solar sebagai cadangan nasional.
Langkah ini bertujuan menjamin pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik hingga Desember, termasuk untuk pembangkit listrik di Hera, Betano, RAEOA dan Ataúro.
Langkah kedua adalah subsidi bahan bakar dengan alokasi sebesar US$42 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung konsumen melalui transfer kepada penyedia layanan guna mempertahankan harga tetap bahan bakar sesuai Dekretu-Lei No.13/2026.
Dalam konteks ketidakpastian global terkait harga energi, mekanisme subsidi tersebut ditujukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar internasional terhadap keluarga dan perusahaan.
Dari alokasi tersebut, lebih dari US$1 juta akan ditransfer ke berbagai kotamadya untuk mendukung biaya bahan bakar traktor, sementara US$1 juta lainnya dialokasikan kepada Kementerian Kesehatan guna mendukung biaya bahan bakar layanan kesehatan esensial, terutama operasional ambulans.
Langkah ketiga adalah ketahanan pangan dengan alokasi sebesar US$5 juta untuk memperkuat stok beras di Pusat Logistik Nasional, guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gangguan pasokan atau ketidakstabilan pasar eksternal.
Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi dampak tekanan pasar terhadap keluarga rentan.
Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan US$3 juta untuk rekrutmen 400 anggota PNTL demi memperkuat keamanan nasional, dengan rincian US$1 juta untuk gaji dan US$2 juta untuk barang serta jasa.
Sebesar US$2 juta dialokasikan untuk pengeluaran Keketuan Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP) guna menutupi biaya terkait Presidensi Pro Tempore Timor-Leste di CPLP. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan logistik dan administrasi koordinasi sekretariat CPLP.
Keketuaan tersebut dinilai sebagai tonggak diplomatik penting untuk memperkuat profil internasional Timor-Leste serta memperdalam kerja sama dan hubungan bilateral di komunitas negara-negara lusofon.
Presidensi Pro Tempore Timor-Leste merupakan penugasan tak terduga setelah anggaran awal disahkan, sehingga biaya diplomatik yang sebelumnya tidak diperkirakan perlu diakomodasi melalui Revisi Anggaran.
Selanjutnya, alokasi sebesar US$3,9 juta diberikan kepada RAEOA untuk memperkuat kapasitas administratif dan operasional kawasan tersebut, termasuk pemeliharaan sistem pembangkit listrik Sakato, dukungan terhadap biaya rutin seperti gaji dan remunerasi, serta pengadaan peralatan notariat.
Terakhir, Pemerintah memperkuat dana cadangan kontinjensi sebesar US$40,9 juta guna merespons kebutuhan pengeluaran tak terduga selama tahun anggaran berjalan yang belum terakomodasi dalam alokasi sebelumnya.
Penguatan dana tersebut dibenarkan karena tingginya tingkat ketidakpastian tahun ini, terutama terkait harga global bahan bakar dan pangan serta kebutuhan pengeluaran darurat lainnya.
Menurut dokumen anggaran, Revisi Anggaran sepenuhnya dibiayai melalui kombinasi realokasi dalam anggaran awal 2026 dan sumber pembiayaan tambahan. Pendekatan tersebut memungkinkan Pemerintah merespons prioritas mendesak tanpa menambah penarikan dari Dana Perminyakan yang telah disetujui sebelumnya.
Dengan paket pembiayaan operasional sebesar US$79 juta, perubahan anggaran yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3/2025 tentang kewenangan Pemerintah turut dimasukkan dalam Revisi Anggaran.
Sebanyak US$90,9 juta realokasi diarahkan dari anggaran yang sudah ada, termasuk US$60 juta dari Dana Infrastruktur melalui penundaan sejumlah proyek terpilih ke tahun 2027.
Usulan Revisi Anggaran ini juga mengambil US$15 juta dari Timor Gap untuk mendukung pembelian cadangan bahan bakar nasional dan US$10 juta dari EDTL (Pusat Listrik). Selain itu, terdapat pengurangan sebesar US$5,9 juta dari sejumlah pos kementerian, terutama untuk perjalanan dinas, catering dan pengeluaran harian yang tingkat pelaksanaannya rendah atau bukan prioritas mendesak.
Sementara itu, sisa US$101 juta dibiayai dari sumber tambahan, termasuk saldo kas tidak aktif, penggunaan saldo transfer INSS untuk rezim kontribusi dan penerimaan domestik.
Dengan demikian, total usulan langkah dalam Revisi Anggaran mencapai US$271 juta, sementara total penyesuaian Revisi Anggaran sebesar US$192 juta. Setelah perubahan tersebut, total konsolidasi APBN 2026 menjadi sekitar US$2,39 miliar.
PM Xanana Nilai Revisi Anggaran Penting untuk Stabilitas Fiskal Global
Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão menilai Revisi Anggaran penting untuk menjamin stabilitas fiskal dan global melalui realokasi anggaran internal, saldo dana yang tersedia, sumber transfer dan penerimaan domestik guna mendukung langkah-langkah tambahan dalam menghadapi perang berkepanjangan di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Perdana Menteri saat debat Revisi Anggaran pada tahap pembahasan umum di Parlemen Nasional, Kamis ini.
“APBN 2026 telah disetujui oleh Parlemen Nasional pada November lalu melalui debat terbuka dan demokratis yang menghasilkan kepercayaan kepada Pemerintah untuk melaksanakan strategi, kebijakan publik dan investasi esensial yang telah dipresentasikan sebelumnya. Karena itu, pembahasan anggaran bukan hanya tentang angka, persentase dan data keuangan, tetapi memiliki tujuan utama untuk mendorong pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Pemerintah.
Ia menambahkan, dunia saat ini berada dalam situasi yang tidak dapat diprediksi dan penuh ketidakamanan, yang dampaknya paling dirasakan negara-negara berkembang seperti Timor-Leste. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah memperburuk instabilitas kawasan dan memicu krisis energi global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Dengan tujuan dan rasa tanggung jawab tersebut, enam bulan setelah persetujuan APBN 2026, Pemerintah kembali ke Parlemen Nasional untuk mengusulkan perubahan anggaran agar negara dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan global terbaru,” katanya.
Menurutnya, krisis pasokan dan akses terhadap bahan bakar yang menjadi pusat produksi energi dan sektor produktif di banyak negara telah memaksa diambilnya langkah-langkah mendesak, luar biasa dan berbiaya tinggi.
Reporter : Nelson de Sousa (Penerjemah : Cidalia Fátima)
Editor : Armandina Moniz
