DILI, 26 Februari 2026 (TATOLI) — Sekretariat Negara untuk Kesetaraan (SEI) dan mitra pembangunan pada hari Kamis ini meluncurkan program kesetaraan gender untuk lembaga publik di bawah Program Pro PALOP-TL ISC fase III di Timor-Leste.
Sekretaris Negara untuk Kesetaraan, Elvina de Sousa Carvalho, mengatakan Program Pro PALOP-TL didanai bersama oleh Uni Eropa dan dikelola oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Program ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola ekonomi, transparansi, dan akuntabilitas di negara-negara berbahasa Portugis di Afrika dan Timor-Leste.
“Upaya kami adalah untuk memastikan bahwa perencanaan, penyusunan anggaran, dan praktik kelembagaan mencerminkan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,” katanya kepada wartawan disela-sela acara program yang diadakan di Hotel Timor.
Elvina mengatakan bahwa program ini akan diimplementasikan di tiga lembaga, yaitu Pengadilan Banding (TR), Kementerian Keuangan (MF), dan Komisi Pelayanan Publik (KFP).
“Peluncuran kesetaraan gender di lembaga publik bukan hanya tonggak sejarah bagi Timor-Leste, tetapi juga simbol kuat komitmen kami untuk mengintegrasikan perspektif gender di semua tingkatan pemerintahan dan dalam pekerjaan sehari-hari,” tegasnya.
SEI Elvina de Sousa mengatakan program ini mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pelaksanaan pemilihan pemerintah daerah pada tahun 2027.
“Ketika kita berbicara tentang desentralisasi dan kekuasaan lokal, persiapan Sekretariat Negara untuk Kesetaraan sejak awal telah dimulai untuk memajukan kebijakan desentralisasi dalam kekuasaan lokal yang mengharuskan perempuan untuk siap,” tegas Elvina.
Oleh karena itu, Sekretaris Negara untuk Kesetaraan, dengan perannya, berbagi informasi dan juga memberdayakan perempuan dalam kehidupan politik.
“Melalui pelatihan dan kegiatan lainnya, SEI tidak hanya melakukan pekerjaannya sendiri tetapi juga bersama para mitranya, karena Sekretariat Negara untuk Kesetaraan memiliki peran penting di kotamadya yang melakukan kegiatan dan juga bersama Asosiasi Perempuan Kotamadya,” katanya.
Menurut pengamatan Sekretaris Negara untuk Kesetaraan, kaum perempuan Timor-Leste juga dapat berpartisipasi secara maksimal dalam desentralisasi administrasi dan kekuasaan lokal karena undang-undang mengizinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam majelis kotamadya.
Di sisi lain, Perwakilan Tetap UNDP di Timor-Leste, Katyna Argueta, menyampaikan bahwa program penguatan kesetaraan gender pertama-tama adalah dengan memperkuat metodologi dan mengembangkan kesetaraan gender.
“Kedua, Timor-Leste saat ini berada di garis depan negara-negara di Asia-Pasifik yang ingin mempromosikan kesetaraan gender di kawasan ini. Timor-Leste adalah negara keempat yang menerima kepemimpinan dan komitmen untuk melakukan perubahan budaya yang mendalam guna mencapai kesetaraan gender,” katanya.
Poin ketiga yaitu inisiatif ini tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan Uni Eropa, karena Uni Eropa merupakan mitra utama Timor-Leste dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Melalui kemitraan antara Uni Eropa, SEI, dan UNDP, kami meluncurkan inisiatif hari ini untuk mempromosikan kesetaraan gender,” katanya.
Proyek ini didanai oleh Uni Eropa dengan jumlah lebih dari satu juta euro dan diimplementasikan oleh UNDP. Dimana, proyek tersebut mendorong perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan pemerintah daerah
SEI akan merayakan Hari Perempuan Sedunia
Sehubungan dengan Hari Perempuan Sedunia yang akan berlangsung pada tanggal 8 Maret, Sekretariat Negara untuk Kesetaraan bekerja sama dengan UN Women dan semua mitra untuk menciptakan dialog guna mempromosikan kesetaraan gender di Timor-Leste.
“Pemerintah akan memperingati bersama UN Women dan para mitra dialog serta Parlemen Nasional untuk membahas partisipasi perempuan dalam politik dan promosi kesetaraan gender di Timor-Leste,” kata Elvina di Hotel Timor.
Sekretaris Negara untuk Kesetaraan mengatakan peringatan seperti itu menginspirasi semua orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
“Seperti biasa, saya katakan peringatan hari-hari ini menginspirasi kita untuk menciptakan kebijakan yang inklusif,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Rede Feto Timor-Leste, Zélia Fernandes, menginformasikan bahwa organisasinya telah membentuk tim teknis khusus untuk membahas masalah kekerasan berbasis gender agar dapat memberikan intervensi apa yang akan dilakukan oleh Rede Feto pada tanggal 08 Maret tahun ini.
Reporter : Osória Marques (Penerjemah: Cidalia Fátima)
Editor : Armandina Moniz
