DILI, 16 Februari 2026 (TATOLI) — Otoritas militer Myanmar telah memerintahkan kepergian Kuasa Usaha Timor-Leste di Myanmar, Elisio do Rosário de Sousa, dan menginstruksikannya untuk meninggalkan negara itu paling lambat tanggal 20 Februari ini.
Instruksi untuk meninggalkan Myanmar ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan menyusul kerja sama Timor-Leste dengan Organisasi Hak Asasi Manusia Tiongkok (CHRO) serta penerimaan pengaduan pidana yang diajukan oleh kelompok tersebut terhadap angkatan bersenjata Myanmar.
Otoritas Myanmar sebelumnya telah mengutuk pertemuan yang diadakan pada 14 Januari lalu antara para pemimpin Timor-Leste dan perwakilan CHRO.
Pada 13 Januari lalu, otoritas peradilan Timor-Leste secara resmi menerima pengaduan pidana yang diajukan oleh CHRO. Dili memulai proses hukum terhadap kepemimpinan militer Myanmar, termasuk kepala junta, Min Aung Hlaing, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berita terkait : CHRO – MAP laporkan pelanggaran HAM di Myanmar kepada Presiden Ramos-Horta
Otoritas Myanmar pertama kali memanggil Kuasa Usaha Timor-Leste pada 16 Januari untuk meminta klarifikasi mengenai keterlibatan Timor-Leste dengan CHRO. Junta tersebut kembali menyampaikan protes pada 29 Januari dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang diadakan di Cebu, Filipina.
Hubungan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk setelah Timor-Leste secara resmi menerima pengaduan pidana tersebut dan menunjuk seorang jaksa untuk memeriksa kasus itu.
Hingga saat ini, Pemerintah Timor-Leste belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengusiran diplomat tersebut.
Ini merupakan kali kedua seorang diplomat Timor-Leste diperintahkan meninggalkan Myanmar. Pada 2023, Kuasa Usaha Timor-Leste, Avelino Pereira, juga diusir dari negara tersebut.
TATOLI
