DILI, 11 Februari 2026 (TATOLI) – Dewan Menteri Timor-Leste, Rabu ini menyetujui rancangan resolusi Pemerintah yang diajukan Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, mengenai penangguhan sementara dan peninjauan kembali Kompetisi Publik untuk Penerimaan anggota Perwira Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) yang baru.
Keputusan ini diambil setelah proses rekrutmen yang berjalan intensif menuai protes dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai sektor publik lainnya, yang mempertanyakan keteraturan dan kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dalam kompetisi tersebut.
Sebelumnya, Komisi Rekrutmen PNTL telah mengumumkan bahwa sebanyak 10.597 kandidat lolos ke tahap pemeriksaan medis setelah melewati tes budaya, wawancara, tes fisik, dan psikologis. Namun, berbagai kekhawatiran tentang transparansi dan keadilan proses ini muncul di publik.
Berita terkait : Rekrutmen anggota baru PNTL, 10.597 Kandidat lolos ke tahap tes kesehatan
Dengan penangguhan ini, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung secara transparan, legal, dan kredibel.
“Rancangan Resolusi Pemerintah ini mengatur penguatan mekanisme pengawasan dan pemantauan, sambil menghentikan sementara tahapan yang tengah berjalan,” demikian hasil Laporan rapat Dewan Menteri yang diakses TATOLI dari Laman resmi Pemerintah, Rabu ini.
Bagian dari langkah ini adalah restrukturisasi Komisi Pemantauan dan Pengawasan, yang akan melibatkan unsur nasional dan internasional secara independen.
Komisi yang diperkuat akan melakukan peninjauan menyeluruh atas semua tahapan kompetisi, untuk memastikan fakta dapat diperiksa secara tuntas dan jika perlu diterapkan tindakan korektif.
Berita terkait : Akses Formulir Pendaftaran PNTL, Komisi Penerimaan : 14.595 kandidat telah mengambil formulir
Pemerintah menegaskan bahwa proses ini sejalan dengan upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, serta memastikan bahwa akses ke Kepolisian Nasional Timor-Leste dilakukan secara adil, tidak memihak, dan sesuai ketentuan hukum.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
