DILI, 05 Januari 2026 (TATOLI)– Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela yang memuncak dengan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh pasukan khusus AS pada Sabtu (03/01) pagi.
Dalam pernyataan yang disampaikan Juru Bicara PBB, Stéphane Dujarric, Guterres menegaskan bahwa aksi militer yang dilakukan AS di Venezuela berpotensi menimbulkan implikasi serius dan mengkhawatirkan bagi kawasan, serta merupakan preseden berbahaya bagi tatanan hukum internasional.
“Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara tersebut. Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya,” kata Dujarric dikutip Tatoli dari laman resmi PBB.
Penangkapan Presiden Maduro diumumkan langsung oleh Presiden AS, Donald Trump, melalui media sosial. Jaksa Agung AS menyatakan bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, akan menghadapi proses hukum di New York berdasarkan dakwaan terorisme narkoba yang dikeluarkan pada tahun 2020, saat masa jabatan pertama Presiden Trump.
Berita terkait : Paus Leo XIV desak penghentian kekerasan dan penegakan hukum di Venezuela
Operasi militer AS dilaporkan diawali dengan serangan pada malam hari di dalam dan sekitar ibu kota Caracas. Pemerintah Venezuela kemudian menetapkan keadaan darurat nasional, meskipun hingga kini jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan belum dapat dipastikan.
Pemerintah Venezuela mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai “agresi militer yang sangat serius”. Ketegangan antara kedua negara telah meningkat selama beberapa bulan terakhir, ditandai dengan pengerahan militer AS di lepas pantai Venezuela serta serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba.
Dalam beberapa pekan terakhir, AS juga memerintahkan penyitaan kapal tanker minyak yang dikenai sanksi, disertai ancaman akan melancarkan operasi darat untuk memaksa Presiden Maduro mundur dari jabatannya.
Sekjen PBB kembali menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional oleh semua pihak, termasuk Piagam PBB.
“Ia sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati,” lanjut pernyataan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB juga menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat mengedepankan dialog inklusif yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyerukan pengekangan dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, dengan menekankan bahwa perlindungan rakyat Venezuela harus menjadi prioritas utama.
“Perlindungan rakyat Venezuela adalah yang terpenting dan harus menjadi panduan bagi setiap tindakan selanjutnya,” ujar Türk.
Venezuela secara resmi telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat di New York, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (05/01) pukul 10.00 waktu setempat.
Dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, Florida, Presiden Trump menyatakan bahwa AS berniat untuk “mengelola Venezuela” hingga tercapai “transisi kekuasaan yang aman, tepat, dan bijaksana”. Ia juga menyebut bahwa perusahaan minyak AS akan memodernisasi infrastruktur minyak Venezuela guna menghasilkan pendapatan bagi negara tersebut.
Ketua Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, menanggapi krisis tersebut dengan menegaskan bahwa Piagam PBB harus menjadi kerangka panduan utama dan bukan sekadar dokumen opsional.
Ia mengingatkan bahwa Pasal 2 Piagam PBB dengan jelas mewajibkan seluruh negara anggota untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.
“Dunia yang damai, aman, dan adil hanya mungkin terwujud jika supremasi hukum ditegakkan, bukan kekuatan yang menentukan kebenaran,” tegas Baerbock.
Misi Pencarian Fakta Internasional Independen PBB tentang Venezuela juga menyampaikan keprihatinan serius atas dampak krisis ini terhadap situasi hak asasi manusia di negara tersebut. Ketua misi, Marta Valiñas, menegaskan bahwa perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah lama terjadi tidak boleh terabaikan.
Misi PBB sebelumnya telah mendokumentasikan berbagai pelanggaran, termasuk pembunuhan di luar hukum, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan, serta kekerasan seksual dan berbasis gender.
Anggota misi, Alex Neve, menekankan bahwa dugaan pelanggaran tidak dapat dijadikan pembenaran atas intervensi militer yang melanggar hukum internasional. Sementara itu, penyelidik lainnya, Maria Eloisa Quintero, memperingatkan meningkatnya risiko pelanggaran lebih lanjut di tengah keadaan darurat dan pernyataan AS tentang niat untuk “mengendalikan” Venezuela.
Para penyelidik menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan menyerukan kepada Venezuela, Amerika Serikat, serta komunitas internasional untuk menegakkan hukum internasional dan mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
