Penulis: Oscar Seixas da Cruz
- Pengantar
Demam Berdarah Dengue adalah masalah kesehatan global yang signifikan. WHO melaporkan 14,3 juta kasus di lebih dari 112 negara pada tahun 2024, dengan estimasi 100–400 juta infeksi setiap tahunnya. Beban terbesar kasus global, sekitar 75%, berada di Asia, terutama di Asia-Pasifik dan Asia Tenggara, di mana DBD bersifat endemik sepanjang tahun.
Di Timor-Leste, dengue termasuk penyakit berbasis vektor yang paling persisten, dengan kejadian wabah berulang hampir setiap tahun, terutama selama musim hujan antara bulan November hingga Mei. Data resmi Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Timor-Leste menunjukkan fluktuasi insiden dengue yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 1.451 kasus dengan 10 kematian pada tahun 2020, diikuti 901 kasus dengue dengan 11 kematian pada tahun 2021. Lonjakan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan lebih dari 5.658 kasus dan 58 kematian, menjadikannya beban dengue tertinggi dalam satu dekade terakhir (Ministry of Health [MoH], 2023). Meskipun jumlah kasus yang dilaporkan menurun pada tahun 2023 dan 2024, pola kejadian yang berulang menegaskan bahwa dengue merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang bersifat persisten, bukan sekadar fenomena musiman (WHO, 2023).
Beban dengue yang sesungguhnya di Timor-Leste kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat secara resmi, mengingat banyak kasus ringan atau tanpa gejala tidak terdiagnosis dan tidak dilaporkan. Fenomena underreporting ini mengaburkan skala penularan di tingkat komunitas dan menyulitkan perencanaan pengendalian penyakit yang efektif (Bhatt et al., 2013). Bukti epidemiologis yang berkembang menunjukkan bahwa dengue di Timor-Leste tidak semata-mata dipicu oleh variasi iklim jangka pendek, tetapi berakar pada kondisi struktural dan lingkungan. Iklim tropis dengan kelembapan tinggi dan curah hujan intens, termasuk pengaruh fenomena iklim global seperti La Niña, menciptakan kondisi yang optimal bagi perkembangbiakan Aedes aegypti. Faktor iklim tersebut berinteraksi dengan keterbatasan akses air bersih, praktik penyimpanan air rumah tangga dalam wadah terbuka, sanitasi lingkungan yang belum memadai, serta urbanisasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar (WHO, 2023; Gubler, 2011).
Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste terus mengalami kejadian luar biasa dengue secara berulang, yang memberikan tekanan berkelanjutan pada sistem kesehatan nasional yang masih dalam tahap pembangunan (MoH, 2023). Dampak dengue tidak terbatas pada peningkatan morbiditas dan mortalitas, tetapi juga menimbulkan beban sosial-ekonomi yang signifikan, termasuk penurunan produktivitas dan peningkatan kerentanan rumah tangga miskin terhadap guncangan kesehatan (Shepard et al., 2016). Oleh karena itu, dengue perlu dipahami sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang bersifat multidimensi, yang berkaitan erat dengan tata kelola kesehatan, pembangunan lingkungan, serta dinamika sosial di tingkat komunitas (WHO, 2022).
Meskipun kompleksitas tersebut telah banyak diidentifikasi, upaya pengendalian dengue di Timor-Leste hingga kini masih cenderung menitikberatkan pada intervensi biomedis dan respons darurat saat terjadi wabah. Pendekatan ini, meskipun penting, belum cukup untuk mengatasi determinan struktural yang mendasari transmisi dengue (Gubler, 2011). Pola epidemiologis yang persisten menunjukkan perlunya pendekatan ganda yang terintegrasi, yaitu pendekatan top-down melalui kebijakan dan regulasi kesehatan publik yang efektif, serta pendekatan bottom-up yang menekankan pemberdayaan, keterlibatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian vektor (WHO, 2022). Namun demikian, sejauh mana kebijakan kesehatan yang ada di Timor-Leste mampu memfasilitasi atau justru membatasi peran masyarakat dalam pengendalian dengue masih belum banyak dikaji secara sistematis.
Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan kesehatan publik di Timor-Leste membentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian dengue, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di tingkat komunitas. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat dalam menghadapi ancaman dengue yang berkelanjutan.
- Kebijakan
Dasar hukum dalam pengendalian dengue: di Timor-Leste memberikan landasan normatif yang cukup progresif untuk pengendalian penyakit menular. Decreto Governo No. 31/2011 menetapkan mandat Kementerian Kesehatan (MoH) dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Selanjutnya, Decreto-Lei No. 5/2016 yang meratifikasi statuta WHO mengikat Timor-Leste pada komitmen global, termasuk penerapan International Health Regulations (IHR 2005), yang menekankan penguatan surveilans dan respons terhadap penyakit menular seperti dengue. Undang-Undang Kesehatan Publik No. 11/2017 secara eksplisit mengamanatkan pengendalian penyakit menular melalui surveilans epidemiologi, edukasi publik, dan pengendalian vektor. Namun, meskipun dasar hukum ini kuat, pengaturan yang secara rinci mendefinisikan mekanisme partisipasi masyarakat masih relatif terbatas.
Kebijakan Operasional Pengendalian Dengue: Sebagai implementasi kebijakan, Kementerian Kesehatan mengembangkan National Dengue Control Strategy 2021–2025 yang mengadopsi pendekatan One Health dan Integrated Vector Management (IVM). Strategi ini mencakup lima pilar utama: surveilans aktif, penguatan laboratorium, edukasi berbasis komunitas, manajemen vektor berkelanjutan, dan kemitraan internasional. Meskipun desain kebijakan sudah komprehensif, implementasinya menghadapi tantangan struktural, antara lain keterbatasan anggaran (alokasi sektor kesehatan sekitar 6,5% APBN 2023), kapasitas tenaga kesehatan komunitas yang rendah, serta lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat municipal dan suco.
- Peran Masyarakat dan Tantangan Implementasi
Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengendalian dengue berbasis sumber. Program seperti Promotor Saúde Familia (PSF), keterlibatan Chefe Suco, dan kampanye nasional Jornada Nacional ba Moris Diak menunjukkan potensi besar mobilisasi sosial. Namun, partisipasi ini sering bersifat insidental dan reaktif, terutama saat terjadi wabah. Studi Sousa et al. (2022) di Dili menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik: meskipun sebagian besar responden memahami risiko genangan air, hanya sebagian kecil yang secara konsisten melakukan pengelolaan tempat penampungan air. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat masih diposisikan sebagai penerima intervensi (misalnya fogging), bukan sebagai mitra aktif dalam pencegahan.
Selain itu, ketergantungan berlebihan pada fogging sebagai respons utama berpotensi melemahkan inisiatif komunitas dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, bertentangan dengan prinsip IVM yang menekankan pencegahan berbasis sumber.
- Rekomendasi: (1) penguatan instrumen hukum partisipatif, merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai kewajiban pengelolaan lingkungan rumah tangga dan kewenangan pemerintah lokal dalam penegakan sanitasi. (2) integrasi lintas sektor dalam perencanaan nasional, memasukkan indikator pengendalian vektor dan mobilisasi komunitas ke dalam rencana pembangunan sektor pendidikan, lingkungan, dan pekerjaan umum. (3) peningkatan dan proteksi anggaran, meningkatkan alokasi anggaran kesehatan hingga mendekati rekomendasi WHO (10% APBN), dengan dana khusus untuk pemberdayaan komunitas. (4) institusionalisasi kader komunitas, membentuk dan melatih kader pemantau jentik di setiap suco yang terintegrasi dengan sistem surveilans kesehatan. (5) model komunikasi risiko terpadu, mengoptimalkan PSF, radio komunitas, sekolah, dan pemimpin adat/agama dengan pesan kontekstual dalam bahasa Tetun dan dialek lokal. (6) pemanfaatan teknologi digital, mengembangkan mekanisme pelaporan partisipatif berbasis aplikasi atau sistem sederhana di tingkat komunitas. (7) integrasi dengan sistem pendidikan, memasukkan materi pengendalian dengue ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran jangka panjang.
- Kesimpulan: Pengendalian dengue di Timor-Leste menuntut sinergi yang kuat antara kebijakan kesehatan yang jelas dan partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan. Kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar yang memadai, namun tantangan utama terletak pada operasionalisasi dan pemberdayaan komunitas sebagai subjek utama pencegahan. Dengan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, penguatan anggaran, serta mobilisasi sosial berbasis komunitas, Timor-Leste memiliki peluang besar untuk membangun sistem pengendalian dengue yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
REFERENSI
Bhatt, S., Gething, P. W., Brady, O. J., Messina, J. P., Farlow, A. W., Moyes, C. L., … Hay, S. I. (2013). The global distribution and burden of dengue. Nature, 496(7446), 504–507. https://doi.org/10.1038/nature12060Gubler, D. J. (2011). Dengue, urbanization and globalization: The unholy trinity of the 21st century. Tropical Medicine and Health, 39(4 Suppl), 3–11. https://doi.org/10.2149/tmh.2011-S05
Ministry of Health of Timor-Leste. (2017). Lei da saúde pública No. 11/2017. Government of Timor-Leste.
Ministry of Health of Timor-Leste. (2021). National dengue control strategy 2021–2025. Directorate General for Disease Prevention and Control.
Ministry of Health of Timor-Leste. (2023). Annual epidemiological report 2022. National Directorate of Public Health.
Ministry of Health, Democratic Republic of Timor-Leste. (2023). Annual health statistics report 2022. Ministry of Health, Democratic Republic of Timor-Leste.
Shepard, D. S., Undurraga, E. A., Halasa, Y. A., & Stanaway, J. D. (2016). The global economic burden of dengue: A systematic analysis. The Lancet Infectious Diseases, 16(8), 935–941. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(16)00146-8
Sousa, A., Amaral, J., & da Costa, F. (2022). Community knowledge and practices regarding dengue prevention in urban Dili, Timor-Leste. Timor-Leste Journal of Public Health, 5(1), 22–35. https://doi.org/10.5281/tljph.v5i1.124
World Bank. (2024). Timor-Leste economic update: Investing in human capital. World Bank Group.
World Health Organization. (2022). Global strategy for dengue prevention and control 2021–2030. World Health Organization.
World Health Organization. (2023). Global vector control response 2017–2030: Progress and challenges. WHO.
World Health Organization. (2024). Global dengue situation update 2024.
NPM : 2506560874
Afiliasi : (Mahasiswa Program Doktor FKM UI)
Email : ocaaldyano@gmail.com
No. : Kontaktu : +670 77593299
