DILI, 30 September 2025 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Kehakiman dan Kementerian Keuangan bersama Grup Bank Dunia meluncurkan Laporan Ekonomi Timor-Leste terbaru yang kali ini menyoroti isu-isu administrasi agraria.
Perwakilan Bank Dunia di Timor-Leste, David Freedman, menjelaskan bahwa laporan ekonomi tersebut diterbitkan dua kali setahun dan memuat prakiraan pertumbuhan ekonomi, analisis kinerja, serta penelitian mendalam mengenai isu strategis pembangunan. Edisi terbaru berfokus pada tata kelola agraria yang dinilai krusial bagi pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan ekonomi.
Menurut Freedman, perekonomian Timor-Leste diproyeksikan tumbuh 4,1 persen pada 2024 dan laju tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk menjaga momentum tersebut, diperlukan reformasi agraria yang komprehensif, penguatan tata kelola, diversifikasi pendapatan, serta peningkatan efisiensi belanja publik.
“Tanah adalah aset paling berharga bagi Timor-Leste. Sistem sertifikasi tanah yang efisien dan adil akan merangsang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan,” ujarnya dalam peluncuran yang dilakukan di Gedung Arsip dan Museum Perlawanan (AMRT – Arquivo & Museu da Resistência Timorense), Selasa ini.
Laporan tersebut mengusulkan peta jalan reformasi agraria dengan tujuh pilar: kebijakan, perlindungan, perencanaan, data masa lalu, sumber daya manusia, proses, dan platform digital.
Kerangka ini, jika dijalankan dengan komitmen politik kuat, dapat memperkuat hak atas tanah, menyederhanakan administrasi, dan membuka peluang pertumbuhan dalam tiga hingga lima tahun mendatang.
Sementara itu, Menteri Kehakiman, Sérgio Hornai, menegaskan pentingnya laporan ini untuk mencari solusi damai dan strategis terkait atribusi serta pengakuan kepemilikan tanah.
“Kami merasa terhormat bermitra dengan Bank Dunia. Ini kesempatan untuk menggali informasi bersama mitra nasional dan internasional demi memperkuat kelembagaan kebijakan agraria,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penguatan lembaga, khususnya Direktorat Properti Tanah, menjadi kunci dalam memberikan layanan publik yang kredibel dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepemilikan tanah.
Dilain pihak, Menteri Keuangan, Santina Cardoso, menyoroti bahwa kepastian hukum agraria sangat penting bagi iklim investasi
“Ketidakpastian agraria kerap menjadi hambatan bagi pengembangan sektor swasta, baik domestik maupun asing. Pemerintah harus memastikan isu ini segera ditangani,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak tahun lalu, kementerian terkait telah menyusun rencana aksi tahunan untuk memperkuat basis data pendaftaran tanah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang agraria.
Pemerintah menargetkan pengelolaan administrasi tanah yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan sertifikasi.
Dengan sinergi antara Pemerintah dan Bank Dunia, reformasi administrasi agraria diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Timor-Leste yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
