DILI, 07 Agustus 2025 (TATOLI)— Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MTK) mengusulkan kerja sama dengan sektor swasta untuk memproduksi plat nomor kendaraan di dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan pada impor dan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Usulan ini disampaikan langsung oleh Menteri Transportasi dan Komunikasi, Miguel Marques Gonçalves Manetelu, usai mengikuti pertemuan dengan Komisi Revisi Anggaran (KRO) untuk APBN 2026 yang dipimpin oleh Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão di Kementerian Keuangan.
“Selama ini, produksi plat nomor dibiayai oleh APBN, namun setiap tahun anggaran terbatas dan kadang plat nomor habis sebelum akhir tahun. Maka dari itu, kami sedang mengkaji kerangka acuan untuk mengundang investasi swasta agar plat nomor bisa diproduksi secara lokal melalui sistem tender,” jelas Menteri Miguel, kamis ini.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Timor-Leste.
“Perusahaan yang menang tender wajib membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Ini akan menciptakan pekerjaan bagi orang Timor dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri,” tegasnya.
Menteri Miguel menegaskan bahwa plat nomor serta dokumen kendaraan seperti SIM dan STNK selama ini masuk dalam kategori barang dan jasa, namun dengan rencana kemitraan swasta, pembiayaannya tidak akan lagi bergantung pada APBN di masa mendatang.
Dalam pertemuan KRO, MTK juga mengajukan anggaran awal sebesar lebih dari $20 juta dolar untuk APBN 2026. Namun, berdasarkan Amplop Anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, hanya $9 juta yang dialokasikan untuk tiga kategori : gaji, barang dan jasa, serta transfer publik.
“Empat dari lima lembaga di bawah MTK telah mengajukan anggaran karena mereka merupakan Instansi Publik (IP). Sedangkan satu lembaga, yakni ANATL, tidak mengajukan karena merupakan Perusahan Publik (EP) yang dikelola bersama oleh MTK. Sampai saat ini belum diberikan jawaban akan dipertahankan $20 juta atau tidak,” ujar Menteri Miguel.
Transfer publik untuk ANATL sendiri mencapai $1,8 juta, sementara pengadaan modal kecil hanya sekitar $800 ribu, termasuk untuk pembelian kendaraan dinas baru menggantikan mobil-mobil lama yang dibeli sejak 2012.
Menteri Miguel juga mengungkapkan bahwa hingga pertengahan 2025, realisasi penggunaan anggaran MTK baru mencapai 43%. Khusus untuk gaji pegawai, realisasi baru 38%, antara lain karena adanya 111 pegawai negeri yang cuti tanpa gaji untuk bekerja di Badan Otonom.
“Selain itu, lebih dari 300 pegawai kontrak belum menerima gaji untuk bulan Juli karena menandatangani kontrak enam bulan sekali. Hal ini juga berdampak pada rendahnya persentase pelaksanaan anggaran,” tutupnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
