Tinjau Politik APBN 2026 : PM Xanana akan pimpin Komite Peninjauan
DILI, 30 Juli 2025 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste, melalui rapat Dewan Menteri, telah menyetujui Resolusi Pemerintah mengenai pembentukan dan penetapan komposisi Komite Peninjauan Politik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 atau Komisi Revisi Anggaran (KRO).
Resolusi ini diajukan oleh Wakil Menteri Keuangan, Felícia Claudinanda Cruz Carvalho, sebagai bagian dari reformasi tata kelola fiskal yang lebih transparan dan terarah.
Komite ini akan memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa perencanaan tahunan layanan dan entitas dalam Sektor Administrasi Publik sejalan dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Strategis 2011–2030, Program Pemerintah, rencana jangka menengah, serta berbagai dokumen strategis lainnya.
Selain itu, Komite Peninjauan Politik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran yang masuk dalam APBN telah didahului oleh pencantuman kegiatan terkait dalam rencana tahunan masing-masing lembaga, serta sesuai dengan pagu belanja yang telah ditetapkan.
“Komite ini akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão, dan beranggotakan dua Wakil Perdana Menteri (Francisco Kalbuady Lay dan Mariano Assanami Sabino),” jelas Menteri Kabinet Dewan Menteri, Agio Pereira dalam konferensi pers di kantor pemerintah, rabu ini.
Selain itu, Komite tersebut juga beranggotakan anggota pemerintah seperti, Menteri Keuangan, Santina Cardoso, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum (MOP), Samuel Marçal dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis (MPIE), Gastão Sousa.
Berita terkait : KRO mulai Agustus, Kemenkeu ajukan batas maksimal APBN 2026 sebesar $1,8 Miliar
Selain itu, beberapa pihak akan berpartisipasi sebagai pengamat, termasuk Sekretaris Negara untuk Kesetaraan, Ketua Komisi Aparatur Sipil (CFP), Ketua Institut Pembelaan Hak Anak dan Perwakilan Asosiasi Penyandang Disabilitas Timor-Leste
Penetapan Komite ini dilakukan dalam konteks proses penyusunan APBN 2026 yang telah dimulai sejak Juni 2025. Dalam rapat luar biasa Dewan Menteri tanggal 30 Juni lalu, Kementerian Keuangan telah mengajukan batas maksimal indikatif global untuk APBN 2026 sebesar $1,8 miliar yang dinilai lebih rendah dibanding tahun sebelumnya karena penurunan pendapatan dari Dana Perminyakan.
Alokasi anggaran dibagi berdasarkan sektor strategis, yaitu 36% untuk Sektor Kerangka Kelembagaan, 28% untuk Modal Pembangunan, 28% untuk Infrastruktur, 7% untuk Pembangunan Ekonomi dan 1% untuk Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi.
Pemerintah juga menekankan pentingnya konsultasi publik dalam proses penyusunan anggaran. Setelah mendengar masukan masyarakat, Kementerian Keuangan menyusun kerangka anggaran berdasarkan proyeksi ekonomi makro dan pendapatan domestik.
Distribusi batas maksimal terurai kepada setiap kementerian dilakukan pada 04 Juli 2025, dan usulan anggaran dari kementerian harus disampaikan paling lambat 24 Juli 2025. Komisi Revisi Anggaran (KRO) akan meninjau alokasi tersebut pada 0 4–20 Agustus, dan proposal final APBN 2026 akan diserahkan ke Parlemen Nasional pada Oktober 2025.
Kementerian Keuangan sebelumnya menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun konsolidasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 2,7% dari PDB, menurun dari perkiraan 4,3% pada tahun 2025. Tingkat inflasi diperkirakan stabil di angka sekitar 2% dalam lima tahun ke depan, dengan proyeksi inflasi 2025 sebesar 1,8%.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
