iklan

INTERNASIONAL, HEADLINE

Akhiri kekerasan pada anak, TL luncurkan keanggotaan Pathfinding Global Alliance

Akhiri kekerasan pada anak, TL luncurkan keanggotaan Pathfinding Global Alliance

Pemerintah Timor-Leste meluncurkan keanggotaan dalam Pathfinding Global Alliance. Peluncuran dilakukan di gedung Kementerian Keuangan Dili, rabu (05/03). Foto INDDICA

DILI, 05 Februari 2025 (TATOLI) — Timor-Leste secara resmi  meluncurkan keanggotaan dalam Pathfinding Global Alliance atau Aliansi Global Pathfinding,  sebuah inisiatif atau platform penting untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di Timor-Leste.

Peluncuran keanggotaan dalam Pathfinding Global Alliance dilakukan dengan dihadiri Ketua Lembaga Pembelaan Hak Anak (INDDICA -portugis), Dinorah Granadeiro, Wakil Perdana Menteri dan  Menteri Koordinator Sosial, Menteri Pembangunan Pedesaan dan Perumahan Masyarakat, Mariano Assanami Sabino, anggota pemerintah, mitra pembangunan dengan dihadiri juga tamu kehormatan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Najat Maalla M’jid.

Wakil Perdana Menteri Mariano Assanami Sabino dalam acara peluncuran yang dilakukan di gedung Kementerian Keuangan Dili, rabu ini, mengungkapkan, berdasarkan Statuta Timor-Leste, anak-anak mempunyai hak atas kehidupan yang baik, pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi dan memerlukan penanganan segera.

Dikatakan,  Pemerintah mendapat dukungan dari mitra internasional seperti Uni Eropa, UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia, badan nasional dan Organisasi Non-Pemerintah telah mempromosikan perlindungan hak-hak anak melalui berbagai program.

“Guru memegang peranan penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Saya mengapresiasi kalian semua. Kalian adalah pahlawan yang telah mendidik dan memperkuat mentalitas anak agar terhindar dari kekerasan. Orang tua adalah pendidik di rumah. Ada sepuluh komitmen yang harus kita penuhi setelah bergabung dengan organisasi ini,” kata Wakil Perdana Menteri Mariano Assanami melalui sambutannya pada acara peluncuran tersebut.

Selain itu, Ketua INDDICA, Dinorah Granadeiro, mengatakan aksesi Timor-Leste ke organisasi dunia ini membutuhkan pemenuhan komitmen. Dimana,  Timor-Leste memiliki sepuluh poin komitmen yang sudah dipenuhi.

Sepuluh (10) poin komitmen yang dipenuhi Timor-Leste yaitu :

  1. Menyetujui undang-undang perlindungan anak. Undang-undang itu untuk mengatur sistem peradilan bagi anak-anak yang terlibat konflik
  1. Mengkonsolidasikan integrasi prinsip perlindungan anak ke dalam kebijakan dan kurikulum untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kekerasan terhadap anak serta pelatihan berkelanjutan bagi guru
  1. Keadilan untuk anak-anak. Pemerintah berkomitmen untuk memberi dukungan kepada sejumlah otoritas peradilan dalam kasus-kasus khusus yang melibatkan anak
  1. Tenaga kerja layanan sosial. Pemerintah Timor-Leste berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja profesional untuk melindungi anak-anak di tingkat masyarakat guna menanggapi kekerasan terhadap anak
  1. Orang tua dan pendidik. Pemerintah Timor-Leste berkomitmen untuk memperluas program komprehensif ini ke seluruh masyarakat di seluruh negeri dengan dukungan kunjungan rumah
  1. Layanan pencegahan dan tanggapan. Pemerintah berkomitmen menambah anggaran penghapusan kekerasan terhadap anak dengan dukungan program pencegahan, dukungan psikososial, pelayanan kesehatan, dan keterampilan bagi anak dan remaja sebesar 10%
  1. Ciptakan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen untuk memberlakukan dan menerapkan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak
  1. Ciptakan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen untuk membuat kerangka hukum untuk mencegah anak-anak mengakses alkohol dan tembakau serta layanan terapi untuk penyalahgunaan obat pada anak
  1. Lingkungan yang memungkinkan. Pemerintah berkomitmen untuk menerbitkan Rencana Aksi Nasional untuk menghapus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2026 dengan langkah-langkah dan perhitungan biaya pelaksanaannya
  1. Sistem manajemen informasi. Pemerintah berkomitmen untuk membangun sistem manajemen informasi multisektoral terpadu untuk mengumpulkan bukti tentang kebijakan perlindungan anak pada tahun 2026

Ditempat yang sama, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Najat Maalla M’jid, dalam acara peluncuran tersebut mengatakan dengan bangga mengucapkan selamat kepada Timor-Leste atas keputusan kuatnya bergabung dengan Pathfinding Global Alliance. Aksesi ini merupakan tanda yang jelas bahwa Timor-Leste mempunyai komitmen yang kuat untuk memerangi kekerasan terhadap anak.

Dikatakan, kekerasan terhadap anak tidak mempunyai tempat dalam masyarakat inklusif yang menghormati hak-hak anak. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah, komunitas dan keluarga mempunyai peran mendasar dalam membuat perbedaan yang signifikan.

“PBB akan terus bekerja sama dengan Timor-Leste untuk mendukung pengembangan kebijakan dan intervensi yang efektif terhadap anak-anak. Saya yakin, dengan komitmen ini, Timor-Leste akan menjadi contoh bagi negara-negara lain di kawasan dan dunia. Bersama-sama kita mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak,” tegasnya.

Dalam laman resmi PBB yang dikutip Tatoli, menyebutkan Aliansi Global Pathfinding, yang diluncurkan pada bulan November 2024 di Bogotá, Kolombia, menyatukan seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak pada tahun 2030, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Inisiatif ini menggunakan pendekatan lintas sektoral dan multipihak, yang melibatkan negara, organisasi regional dan subregional, keluarga PBB, organisasi masyarakat sipil, organisasi berbasis agama, sektor swasta, mitra pembangunan, pakar, akademisi, media, komunitas lokal, penyintas, anak-anak, dan remaja.

Aliansi Global Pathfinding berfungsi sebagai platform bagi para mitra untuk berbagi informasi, praktik sukses, dan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan momentum untuk memperkuat kepemilikan negara-negara anggota, meningkatkan keterlibatan negara, membina hubungan yang lebih dekat dengan realitas lokal melalui pendekatan bottom-up, mendorong pembelajaran sejawat dan pertukaran praktik yang efektif, memperkuat akuntabilitas sejawat, dan memastikan kemitraan dan kerja sama yang sesuai konteks.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!